Indonesia telah berumur 81 tahun, melebihi Umur Harapan Hidup (UHH) penduduknya yang sebesar 74,47 tahun (BPS, 2025). Bagi sebuah negara, 81 tahun terbilang masih muda. Akan tetapi bagi seorang manusia, 81 tahun terbilang sudah sangat tua. Generasi tua yang mengalami pahitnya perjuangan kemerdekaan telah menghilang. Tergantikan oleh generasi kedua, yang mengalami orde baru serta masa reformasi.
UHH penduduk Indonesia yang terus meningkat seharusnya memberi pengalaman hidup yang lebih banyak. Namun, kenyataannya bahwa umur yang panjang tidak menjamin munculnya kebijaksanaan. Semakin rumit sebuah kehidupan, seringkali memunculkan kewibawaan dan kebijaksanaan. Sebaliknya, hidup yang nyaman dan melimpah secara materi justru sering menjerumuskan ke dalam jurang kehancuran.
Keadaan negara saat ini adalah akumulasi dari realita kehidupan setiap penduduknya. Negara yang matang tidak hanya dibangun oleh institusi yang kuat, tetapi oleh manusia yang senantiasa belajar dari pengalaman masa lalunya. Jika fokus negara hanyalah soal ekonomi dengan harapan menjadi negara maju, yakinlah bahwa target tersebut belum tentu tercapai, terlebih lagi kesejahteraan rakyat secara umum.
Mari kita telaah bersama, bahwa sebenarnya Indonesia mampu mewujudkan cita-cita yang telah tertuang dalam pembukaan UUD 45 tanpa harus menjadi negara maju. Lebih baik belum maju secara ekonomi daripada ketimpangan dan oligarki terus dipelihara. Alangkah baiknya menyadari realita yang ada sembari terus konsisten membangun Indonesia secara bersama-sama, bukan membiarkan oligarki terus tumbuh.
Sebab, cita-cita Indonesia sesungguhnya tidak pernah sesederhana menjadi negara maju. Konstitusi justru mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Kematangan sebuah bangsa tidak terlihat dari pembangunan infrastruktur, besarnya investasi, pertumbuhan ekonomi, atau pun pendapatan per kapita. Ia terlihat dari bagaimana negara memperlakukan rakyatnya yang paling lemah, bagaimana kekayaan mengalir ke masyarakat terbawah, bagaimana pendidikan merata, serta bagaimana kekuasaan tidak menjadi alat bagi segelintir orang.
Kita mungkin semakin kaya secara angka, tetapi belum tentu semakin matang sebagai manusia. Jangan-jangan selama ini kita terlalu sibuk menghitung seberapa besar ekonomi tumbuh, tetapi lupa bertanya apakah manusianya ikut tumbuh. Sebagaimana panjangnya umur tidak otomatis melahirkan kebijaksanaan.
Banyak yang prihatin terhadap penurunan kualitas kehidupan masyarakat di tengah ekonomi yang terus tumbuh. Setidaknya ada tiga alasan kenapa mutu kehidupan masyarakat semakin menurun.
Pertama, orientasi pembangunan yang selalu menekankan pada pertumbuhan bukan pada pendistribusian hasil pembangunan dengan adil. Pola pikir (mind-set) orang berubah untuk mengejar dan mengakumulasi materi sebanyak-banyak dengan keyakinan bahwa materi akan memberikan kepuasan hidup. Temuan Paul Wachtel (1989) pada masyarakat Amerika menunjukkan bahwa kebahagiaan dan kepuasan hidup selalu berbanding terbalik dengan akumulasi kekayaan.
Dalam masyarakat yang berorientasi pada pengumpulan kekayaan, muncul sifat mementingkan diri sendiri tanpa peduli dengan orang lain. Hal ini bisa menghancurkan tatanan kehidupan. Mirisnya, pemerintah lebih berorientasi pada target pertumbuhan 6% tahun 2026, mengapa tidak fokus pada apakah ekonomi sudah inklusif dan berdampak?
Era digital tidak bisa lepas dari pembangunan berorientasi ekonomi yang sering disebut sebagai sistem kapitalis. Orientasi sistem kapitalis tanpa ditemani oleh orientasi manusia akan menghancurkan karakter manusia. Kebermaknaan hidup dalam dunia kerja dan komitmen organisasi menjadi luntur.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat ada 32.389 buruh terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) selama semester I-2026. Bisa dipastikan angkanya jauh lebih tinggi karena banyak yang tidak tercatat, terutama dalam industri skala kecil. Ketika artificial intelligence (AI) berkembang, sistem kapitalis cenderung memperkecil jumlah karyawan demi menjaga daya saing perusahaan.
Karyawan inti adalah mereka yang berpengetahuan luas sedangkan mereka yang bekerja di bagian lain, hanya dipekerjakan kontrak selama diperlukan. Kondisi demikian telah mengubah kontrak hubungan kerja dari yang seharusnya bersifat sosial ekonomi berubah menjadi kontrak yang hanya berorientasi ekonomi. Alhasil bisnis menjadi arena pertarungan mencapai keunggulan dengan cara mengalahkan orang lain.
Kedua, orientasi pengembangan manusia yang berfokus pada aspek kognitif. Untuk menopang kehidupan manusia dalam suatu sistem ekonomi maka diperlukan manusia yang cocok untuk orientasi tersebut. Kita sering mendengar istilah mismatch pada lulusan sarjana. Seolah-olah lulusan perguruan tinggi hanya untuk memenuhi kebutuhan industri.
Begitu juga dengan istilah STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics), hampir semua perguruan tinggi dan bahkan beasiswa negara (seperti LPDP) lebih menekankan pada penguasaan ilmu dan teknologi, sehingga lebih sering mengabaikan aspek pengembangan karakter.
Ketiga, melemahnya infrastruktur sosial pengikat silaturahmi. Sejatinya organisasi sosial yang dibangun masyarakat bertujuan untuk memenuhi kepentingan bersama. Mereka terlibat dalam organisasi yang didasari oleh kontrak sosial dan diikat oleh kepentingan emosional, bukan mementingkan materi. Selain itu para anggota berpartisipasi penuh dalam kegiatan sejak perencanaan hingga implementasi sehingga menimbulkan rasa memiliki organisasi (sense of ownership).
Akan tetapi, pengaruh modernisasi telah mengubah karakter organisasi sosial. Terlebih organisasi modern yang dibentuk oleh pemerintah telah menjadi predator bagi organisasi sosial yang tumbuh dari masyarakat sendiri. Banyak organisasi sosial ciptaan pemerintah ditujukan untuk wadah peningkatan penghasilan (income generating) anggota organisasi.
Tentu orientasi ini tidak salah, tetapi tanpa penekanan pada semangat kebersamaan akan membunuh semangat sosial kemasyarakatan. Sudah banyak penelitian yang dilakukan oleh para pakar bahwa pemberian insentif yang bersifat ekstrinsik akan membunuh motivasi intrinsik.
Contoh paling nyata adalah kehadiran Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di setiap desa. Pertanyaan mendasar adalah seberapa besar peran dan partisipasi masyarakat dalam KDMP? Bisa dikatakan nol, tidak ada sama sekali. Apalagi keanggotaan KDMP yang dipenuhi oleh motivasi ekstrinsik, yaitu adanya upah dari pemerintah. Di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa KDMP hanya akan menjadi wadah dari kepentingan politik penguasa.
Masyarakat Indonesia tumbuh dengan modal sosial yang kuat. Kita bisa melihat fenomena gotong royong dalam setiap momen seperti malam 17 Agustus (Tirakatan), acara keagamaan, dan kegiatan sosial lainnya. Disitu ada kepedulian dan kebersamaan yang tidak didorong oleh motivasi ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya hadir untuk memperkuat kapasitas masyarakat, bukan mengambil alih seluruh ruang sosial yang sebelumnya tumbuh secara organik dari masyarakat.
Catatan Redaksi:
Katadata.co.id menerima tulisan opini dari akademisi, pekerja profesional, pengamat, ahli/pakar, tokoh masyarakat, dan pekerja pemerintah. Kriteria tulisan adalah maksimum 1.000 kata dan tidak sedang dikirim atau sudah tayang di media lain. Kirim tulisan ke [email protected] disertai dengan CV ringkas dan foto diri.