Malang salurkan bantuan seragam sekolah untuk 3.513 pelajar prasejahtera

Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, Jawa Timur, memberikan bantuan seragam sekolah gratis kepada 3.513 pelajar baru jenjang SD dan SMP Tahun Ajaran 2026/2027 dari keluarga prasejahtera yang masuk desil 1 sampai 4 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Wali Kota Malang Wahyu Hidayat di Kota Malang, Kamis, mengatakan pemberian seragam gratis tahun ini memang tidak diberikan kepada semua siswa dan siswi baru, karena keterbatasan anggaran.

"Kami memprioritaskan seragam gratis bagi pelajar dari keluarga prasejahtera karena ada kebijakan efisiensi," kata Wahyu.

Rincian penerima bantuan seragam gratis, yaitu 2.013 pelajar kelas 1 pada jenjang pendidikan SD dan 1.500 pelajar kelas 7 SMP yang semuanya dari keluarga prasejahtera.

Tahun ini Pemkot Malang mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,5 miliar untuk menggulirkan program seragam gratis, jumlah itu lebih kecil ketimbang tahun lalu yang sebesar Rp6 miliar.

Jenis bantuan yang diberikan, yakni seragam putih merah untuk pelajar SD dan putih biru bagi pelajar SMP. Selain itu, setiap murid baru di masing-masing jenjang pendidikan juga menerima seragam pramuka berserta atribut sekolah.

Menurut dia, setiap pelajar penerima bantuan seragam gratis itu berdasarkan hasil verifikasi lapangan sehingga penyerahannya tepat sasaran.

"Kami tetap menjalankan program ini dengan menentukan skala prioritas. Kalau tahun lalu seluruh siswa baru kelas 1 dan kelas 7 mendapat bantuan, sekarang diprioritaskan bagi yang benar-benar membutuhkan," ujar dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang Suwarjana mengatakan, penetapan penerima manfaat program seragam sekolah gratis dilakukan oleh masing-masing sekolah, setelah seluruh peserta didik baru diterima.

Menurut dia, wali murid yang namanya masuk ke dalam desil 1 hingga 4 mengisi formulir sebagai acuan penerimaan bantuan.

Setelah data terkumpul, pihak sekolah selanjutnya melakukan verifikasi bersama Dinas Sosial.

"Sistem pembagiannya memang wali murid dikumpulkan, begitu butuh kami dropping ke sekolah-sekolah," ujar dia.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.