Jum'at, 02 Oktober 2026, 20:05 WIB

Warta Ekonomi, Jakarta -

Ketua Umum Gerakan Rakyat, Sahrin Hamid, menyoroti secara tajam wacana penetapan ambang batas dukungan calon presiden (presidential threshold) minimal dua fraksi DPR RI.

Ia menilai wacana yang bergulir di parlemen tersebut sebagai bentuk upaya menyiasati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah membatalkan ambang batas 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional.

Sahrin menegaskan bahwa putusan MK secara hukum bersifat final dan mengikat (*final and binding*), di mana setiap partai politik peserta pemilu berhak mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden.

“Saat ini malah ketika MK telah memutuskan presidential threshold harus nol persen, sehingga setiap warga negara cukup dengan diusulkan oleh satu partai politik atau gabungan partai politik telah menjadi calon presiden, ternyata oleh elite politik, oleh DPR, oleh partai-partai politik saat ini dilakukan akal-akalan dengan mengusulkan bahwa yang dapat memajukan calon presiden dan wakil presiden adalah partai politik yang ada di parlemen saat ini dengan minimal dua partai politik,” ujar Sahrin.

Sahrin menilai manuver pembatasan dua fraksi tersebut mencerminkan sikap wakil rakyat yang makin sulit dipercaya publik dalam menegakkan konstitusi.

Loyalis Anies Baswedan ini menduga munculnya wacana tersebut tidak lepas dari rasa khawatir kekuatan elite politik terhadap kehadiran Partai Gerakan Rakyat yang berpotensi mengusung Anies Baswedan pada gelaran pilpres mendatang.

"Ini membuktikan bahwa wakil rakyat saat ini betul-betul tidak dapat dipercaya. Putusan MK yang berkekuatan hukum tetap dan final masih juga diotak-atik melalui rancangan ataupun wacana perundang-undangan,” tegasnya.

"Karena kalau menurut putusan MK itu, ketika Partai Gerakan Rakyat diketok menjadi partai peserta pemilu, maka saat itu juga Partai Gerakan Rakyat telah sah untuk bisa mencalonkan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Nah, oleh karena itu, walaupun akal-akalan elit ini terjadi, kita akan terus berjuang,” lanjut Sahrin.

Selain menyoroti regulasi pemilu, Sahrin juga melayangkan kritik keras terhadap maraknya praktik politik kekeluargaan atau dinasti politik yang makin subur di tubuh partai-partai politik saat ini. Fenomena ini dinilai kian menjauhkan parpol dari aspirasi rakyat.

Ia mengajak masyarakat untuk lebih kritis dan tidak mudah menaruh harapan pada elite-elite politik yang hanya mementingkan kelompok dan keluarganya sendiri.

“Jangan lagi kita menaruh harapan yang begitu tinggi terhadap elite-elite yang hanya memajukan keluarga mereka. Partai-partai saat ini, ketika mereka memasang baliho besar, kita tidak bisa lagi bedakan apakah ini tokoh-tokoh politik atau foto satu keluarga. Di situ bapaknya, di situ anaknya, di situ istrinya, di situ keponakannya,” pungkas Sahrin.

Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.

Penulis: Ferry Hidayat
Editor: Ferry Hidayat