Buol (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, menyiapkan usulan program pembangunan untuk lima kecamatan yang telah ditetapkan sebagai kawasan prioritas dalam dokumen Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI periode 2025–2029.
Wakil Bupati Buol Moh. Nasir Dj. Daimaroto di Biau, Minggu, mengatakan lima kecamatan tersebut meliputi Paleleh Barat, Gadung, Bokat, Biau, dan Karamat.
"Jadi ini untuk menghimpun kebutuhan pembangunan daerah yang akan diusulkan kepada Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), khususnya dalam mendukung pembangunan kawasan perbatasan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat," kata Nasir.
Ia mengatakan penyusunan usulan program tersebut merupakan tindak lanjut atas penetapan lima kecamatan itu sebagai kawasan prioritas dalam dokumen BNPP periode 2025–2029.
Program yang disiapkan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan layanan dasar masyarakat, antara lain pendidikan, kesehatan, energi, sarana permukiman, serta konektivitas wilayah.
Menurut Nasir, penyusunan program membutuhkan keterlibatan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) teknis, antara lain Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta perangkat daerah yang membidangi perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan.
Ia meminta seluruh perangkat daerah terkait segera menyelesaikan dan melengkapi usulan program sesuai kebutuhan prioritas, format, serta ketentuan yang ditetapkan BNPP.
"Seluruh perkembangan penyusunan usulan dilaporkan secara berkala dan tidak menunda proses hingga mendekati batas waktu yang sudah ditentukan," ujarnya.
Nasir menjelaskan setiap OPD menyusun program berdasarkan tiga kelompok utama, yakni usulan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) periode 2027–2029, kebutuhan program batas wilayah negara dan lintas batas, serta kebutuhan infrastruktur pemerintah daerah dalam pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.
Menurut dia, penyusunan program secara spesifik diperlukan agar kebutuhan pembangunan di lima kecamatan prioritas tersebut dapat masuk dalam perencanaan pemerintah pusat.
"Harapannya kebutuhan pembangunan kawasan perbatasan dapat terakomodasi dalam perencanaan pemerintah pusat guna mendorong pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Nasir.
Baca juga: Mendagri siapkan konsep jalan perbatasan Kaltara Rp32 triliun
Baca juga: Mendagri Tito kunjungi Kaltara percepat pembangunan wilayah perbatasan
Baca juga: BNPP dan MPR bahas penguatan pembangunan kawasan perbatasan Natuna
Pewarta: Moh Salam
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.