Legislator Kotim desak pembenahan distribusi BBM untuk atasi antrean

Kamis, 10 September 2026 18:43 WIB

Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Wahito Fajriannor. ANTARA/HO-Dokumentasi Pribadi

Sampit (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, meminta sistem distribusi bahan bakar minyak (BBM) dibenahi untuk mengurangi antrean kendaraan yang masih terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

“Yang menyebabkan antrean panjang salah satunya karena adanya pendistribusian yang terjadwal. Masyarakat mendapat informasi BBM akan dibuka pada jam tertentu dan kemudian ditutup pada waktu tertentu," kata anggota DPRD Kotim Wahito Fajriannor di Sampit, Kamis.

Politisi Partai Demokrat yang akrab disapa Fajrin ini menjelaskan, salah satu persoalan yang perlu dievaluasi adalah pola penyaluran BBM dengan waktu yang telah ditentukan.

Pola tersebut dinilai membuat masyarakat datang pada waktu hampir bersamaan untuk memastikan mendapatkan BBM sebelum waktu penjualan kembali ditutup, sehingga terjadi konsentrasi kendaraan di SPBU.

Akibatnya, kendaraan menumpuk di sekitar SPBU dan antrean dapat memanjang hingga mengganggu kelancaran aktivitas masyarakat. Maka dari itu, ia menilai pola distribusi perlu dikaji kembali dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan.

“Apakah jadwal pembagian pendistribusian ini bisa dibenahi? Karena menurut saya, ini yang menyebabkan SPBU selalu mengalami antrean panjang,” ujarnya.

Fajrin meminta Pertamina bersama pengelola SPBU melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme tersebut. Menurutnya, distribusi BBM seharusnya diatur sedemikian rupa agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan tanpa menciptakan penumpukan pada waktu tertentu.

Selain persoalan jadwal distribusi, ia juga menyoroti pengawasan terhadap kendaraan yang melakukan pengisian BBM secara berulang. Pengawasan itu dinilai penting untuk memastikan BBM bersubsidi maupun jenis BBM tertentu tersalurkan kepada konsumen sesuai peruntukannya.

Fajrin juga mempertanyakan optimalisasi sistem atau aplikasi yang digunakan Pertamina dalam memantau transaksi BBM.

Ia menilai teknologi tersebut semestinya dapat membantu mengidentifikasi kendaraan yang berhak melakukan pembelian serta mencegah pembelian berulang yang berpotensi tidak sesuai ketentuan.

“Apakah Pertamina sudah bisa membatasi mana kendaraan yang memang layak mendapatkan BBM dan mana yang tidak layak? Karena kendaraan-kendaraan seperti itu saat ini masih terlihat memenuhi beberapa SPBU,” ucapnya.

Baca juga: Sumber air baku Perumdam di Kotim terancam intrusi air laut

Persoalan tersebut dinilai tidak cukup hanya diserahkan kepada masyarakat untuk mengidentifikasi kendaraan yang diduga melakukan pelangsiran BBM. Sebab, kendaraan yang digunakan untuk aktivitas tersebut kini tidak selalu mudah dikenali dari kondisi fisiknya.

“Kita memang tidak tahu mana pelangsir, karena sekarang mobilnya sudah bagus. Kita yang tidak tahu. Tetapi tidak mungkin orang SPBU tidak tahu,” lanjutnya.

Oleh sebab itu, ia mendorong pengelola SPBU memperkuat pengawasan di lapangan, terutama terhadap pola pembelian yang tidak wajar.

Pengawasan perlu berjalan beriringan dengan sistem digital yang diterapkan Pertamina sehingga potensi penyalahgunaan distribusi BBM dapat ditekan.

Fajrin juga menyebut, persoalan antrean BBM tidak hanya berkaitan dengan jumlah pasokan, tetapi juga menyangkut bagaimana BBM tersebut didistribusikan kepada masyarakat.

Jika mekanisme penyaluran dan pengawasan dapat berjalan lebih baik, antrean panjang diharapkan dapat dikurangi.

Ia berharap Pertamina dan pengelola SPBU segera mengevaluasi pola distribusi yang berjalan saat ini dan mencari mekanisme yang lebih efektif. Dengan demikian, masyarakat tidak harus berbondong-bondong mendatangi SPBU pada waktu yang sama hanya untuk mendapatkan BBM.

Pembenahan tersebut juga diharapkan dapat menciptakan pelayanan yang lebih tertib sekaligus memastikan BBM tersedia bagi masyarakat yang memang membutuhkan sesuai ketentuan.

“Yang paling penting bagaimana distribusi ini bisa berjalan dengan baik dan masyarakat tidak lagi harus menghabiskan banyak waktu untuk mengantre,” demikian Fajrin.

Baca juga: DPRD Kotim minta pemerintah kecamatan kawal pemasangan listrik di Pulau Hanaut

Baca juga: Insan perhubungan di Kotim galang dana bantu petugas penanganan karhutla

Baca juga: DPRD Kotim dorong solusi jangka panjang atasi krisis air bersih wilayah selatan

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.