Legislator: DPRD Jabar sepakati perampingan OPD dibahas tingkat lanjut

Bandung (ANTARA) - Anggota DPRD Jawa Barat Toto Suharto mengungkapkan seluruh fraksi di DPRD Jabar menyepakati usulan Gubernur Dedi Mulyadi terkait perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di pemerintah provinsi setempat dibahas tingkat lanjut.

"Persetujuan tersebut terungkap dalam Rapat Paripurna DPRD Jawa Barat di Bandung, Senin (28/9), sebagai tindak lanjut atas nota pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang diajukan Pemprov Jabar sejak Jumat (11/9)," kata Toto di Bandung, Rabu.

Termasuk, kata Toto, Fraksinya yakni PAN juga menyepakati secara prinsip Raperda Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah tersebut dibawa ke tahap pembahasan Panitia Khusus (Pansus), namun ada sejumlah catatan kritis terkait efisiensi fiskal dan operasional.

"Kami juga ingin penataan itu berdampak positif pada efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) lalu bisa menekan belanja pegawai dan operasional," katanya.

Menurut dia penataan struktur organisasi baru ini wajib menjaga kesinambungan pelayanan publik dan pengawalan program berjalan, serta harus sepenuhnya selaras dengan regulasi nasional agar tidak memicu tumpang tindih rantai birokrasi di daerah.

"Restrukturisasi skala besar ini diharapkan tidak hanya memangkas porsi belanja rutin birokrasi, tetapi juga mempercepat akselerasi eksekusi program pembangunan daerah Jawa Barat secara berkelanjutan.," katanya.

Sebelumnya Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengusulkan perampingan OPD .Usulan Dedi Mulyadi ini diproyeksikan memangkas 38 dinas/badan menjadi 32 OPD demi efisiensi APBD.

Skema merger kelembagaan ini menyasar sejumlah instansi strategis, di antaranya penyatuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP2D), hingga penggabungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) dengan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora).

"Dinas SDA disatukan dengan Cipta Karya. Terus kemudian, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan disatukan dengan Pemuda dan Olahraga," kata Dedi Mulyadi saat memerinci rencana perampingan struktur kelembagaan tersebut.

Selain dua entitas tersebut, Pemprov Jabar turut mengusulkan penyatuan Dinas Lingkungan Hidup dengan urusan Tata Ruang, penggabungan sektor Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan ke dalam satu pintu dinas, serta peleburan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) bersama Dinas Kependudukan.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor : Riza Fahriza

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.