KSP: Desa harus jadi pusat pertumbuhan ekonomi baru

Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman menegaskan desa harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru dengan memfasilitasinya lewat pembangunan mulai dari infrastruktur hingga sistem ekonomi berbasis gotong royong melalui koperasi.

"Desa juga harus dipandang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Di samping potensi sumber daya alam, kekuatan utama desa terletak pada modal sosial berupa budaya gotong royong, musyawarah, solidaritas, dan rasa saling percaya yang telah menjadi karakter masyarakat," kata Dudung dikutip dari keterangan tertulis di Jakarta, Senin.

Dudung yang menghadiri pelantikan Pengurus Pusat Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) di Purwakarta, Senin, mengatakan pembangunan desa merupakan bagian penting dari implementasi Astacita Presiden Prabowo Subianto, khususnya Astacita keenam yang menitikberatkan pembangunan dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi serta pemberantasan kemiskinan.

Dudung, yang juga menjabat Ketua Dewan Pembina PP PABPDSI, menjabarkan bahwa Kantor Staf Kepresidenan memiliki tugas membantu Presiden memastikan pelaksanaan program-program prioritas berjalan dengan baik melalui pengawalan implementasi berbagai kebijakan strategis.

"Masa depan Indonesia ini sangat ditentukan oleh kemajuan dari 75.000 desa yang menjadi ruang hidup sebagian besar masyarakat Indonesia," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Dudung juga menekankan pentingnya peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam tata kelola pemerintahan desa karena memiliki posisi strategis untuk mengawal pelaksanaan program-program prioritas pemerintah di tingkat desa.

"Mudah-mudahan PABPDSI dan IKA PABPDSI akan mengawal dan mengawasi dari desa sehingga program kegiatan desa yang dilaksanakan akan semakin sukses dan semakin maju untuk Indonesia Emas 2045," tutur Dudung.

Pelantikan Pengurus Pusat PABPDSI Masa Bakti 2026-2032 di Alun-Alun Pasanggrahan Pajajaran, Purwakarta, turut dihadiri Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah, serta Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein.

Baca juga: KSP pastikan masukan penerima manfaat jadi bagian evaluasi MBG

Baca juga: KSP dorong percepatan operasional Koperasi Merah Putih Jatiluhur

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.