Surat tersebut dikeluarkan oleh Ramzi Khouri, anggota Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) sekaligus kepala Komite Tinggi Kepresidenan untuk Urusan Gereja.

Komite memperingatkan bahwa serangan terhadap warga Kristen Palestina tidak lagi dapat dipandang sebagai insiden yang berdiri sendiri.

"Serangan tersebut merupakan bagian dari pola yang berlangsung dan sistematis," kata komite dalam suratnya.

Pola tersebut, menurut komite, mencakup kekerasan pemukim, penyitaan tanah, perluasan permukiman, pembatasan kebebasan beribadah dan akses ke situs suci Kristen maupun Muslim, serta serangan terhadap pendeta, biarawati, gereja, biara, dan properti serta institusi gereja.

Status Situs Suci Yerusalem Jadi Perhatian

Komite juga menyatakan keprihatinan terhadap upaya yang dinilai dapat melemahkan status quo historis dan hukum yang mengatur situs-situs suci di Yerusalem.

Menurut komite, berbagai kebijakan tersebut memberikan tekanan yang semakin besar terhadap komunitas Kristen Palestina dan mengancam keberadaan mereka yang telah berakar kuat secara historis di tanah kelahiran mereka.

Komite secara khusus menyoroti desa Taybeh di Tepi Barat, yang disebut sebagai kota terakhir di Palestina yang seluruh penduduknya beragama Kristen.

Menurut komite, Taybeh kini mengalami penurunan jumlah penduduk yang mengkhawatirkan.

Sejak 2023, semakin banyak keluarga Kristen disebut terpaksa meninggalkan Palestina akibat memburuknya kondisi ekonomi, meningkatnya serangan dan pembatasan, serta tidak adanya prospek politik yang dianggap kredibel.

Kondisi Gaza Disebut Bagian dari Krisis Palestina

Surat tersebut juga menyoroti situasi kemanusiaan di Jalur Gaza.

Komite mengatakan penderitaan warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, merupakan bagian dari kondisi yang terus dialami rakyat Palestina secara keseluruhan.

"Keberadaan umat Kristen tidak dapat dipisahkan dari perjuangan Palestina yang lebih luas," kata komite.

Komite menambahkan bahwa melindungi keberadaan umat Kristen di Palestina berarti melindungi rakyat Palestina, hak, martabat, dan kebebasan mereka.

Gereja Dunia Diminta Datang dan Melihat Langsung

Komite menyerukan kepada para pemimpin gereja di seluruh dunia agar mendengarkan kesaksian gereja-gereja Palestina, para rohaniwan, dan teolog.

Mereka juga diminta mengunjungi Palestina untuk melihat langsung kondisi yang terjadi di lapangan.

Para pemimpin gereja didorong bertemu dengan pemimpin gereja dan komunitas Kristen setempat serta mengunjungi gereja, biara, dan situs-situs suci.

Menurut komite, kesaksian langsung tersebut dapat membantu membangun sikap dan tindakan yang lebih kuat serta efektif.

Komite menyambut berbagai bentuk solidaritas dari gereja-gereja di seluruh dunia. Namun, mereka meminta agar solidaritas tersebut diterjemahkan menjadi sikap yang lebih efektif dan tindakan nyata.

Gereja-gereja diminta bertindak sesuai peran, kapasitas, serta tanggung jawab gerejawi dan kemanusiaan masing-masing untuk memperjuangkan keadilan, martabat, dan akuntabilitas, sekaligus melindungi situs-situs suci dan keberadaan komunitas Kristen Palestina.

Laporan Pelanggaran Sejak Awal 2026

Komite mengatakan telah melampirkan laporan yang mendokumentasikan berbagai pelanggaran terhadap umat Kristen Palestina, gereja-gereja, dan situs-situs suci sejak awal 2026 hingga Agustus.

Menurut komite, kondisi saat ini membutuhkan perubahan dari sekadar menyampaikan keprihatinan dan simpati menuju "kesaksian, sikap berprinsip, dan tindakan".

Pesan tersebut ditutup dengan seruan kepada para pemimpin gereja dunia:

"See. Listen. Speak. And let what you see and hear lead to action."

Serangan dan Kerusakan di Tepi Barat

Selain perluasan permukiman, pasukan dan pemukim Israel disebut meningkatkan serangan di Tepi Barat.

Tindakan yang disebutkan mencakup perusakan dan pembongkaran rumah serta bangunan lainnya, pembakaran masjid dan kendaraan, penghancuran lahan pertanian menggunakan buldoser, serta pembatasan akses petani menuju lahan mereka.

Di Gaza, kesepakatan gencatan senjata dicapai pada Oktober tahun lalu untuk menghentikan perang Israel di wilayah tersebut.

Menurut teks tersebut, konflik sejak Oktober 2023 telah menewaskan lebih dari 73.000 warga Palestina dan melukai lebih dari 174.000 orang.

Perang juga menyebabkan kehancuran besar-besaran. Sekitar 90 persen infrastruktur sipil Gaza disebut terdampak, sementara biaya rekonstruksi diperkirakan Perserikatan Bangsa-Bangsa mencapai sekitar USD70 miliar.

Sumber: AA