Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf mengatakan batas identitas ke-NU-an di tengah masyarakat semakin cair, sehingga NU perlu menentukan kembali rujukan yang membedakan jamiyah dan jamaah.
"Kalau zaman generasi awal dulu mungkin lebih mudah, walaupun tidak dirumuskan secara eksplisit, orang dengan mudah menandai NU itu apa," katanya dalam acara Bincang-Bincang Menjelang Muktamar Ke-35 NU: NU Masa Depan dan Masa Depan NU di Yayasan Talibuana Nusantara, Pancoran, Jakarta, Senin.
Pria yang biasa disapa Gus Yahya ini mengatakan perubahan tersebut terlihat setidaknya dari dua fenomena. Pertama, batas sosial dan kultural antara warga NU dan bukan NU semakin melebur.
“Gus Dur tahun 80-an memperkenalkan wacana tentang pesantren sebagai subkultur dan sekarang sudah enggak ada karena batas sosial, batas kultural sudah hilang semua, sudah lebur,” ujarnya.
Kedua, semakin banyak masyarakat yang secara terbuka mengidentifikasi diri sebagai warga NU. Gus Yahya mengatakan fenomena itu telah terlihat sejak sekitar 2010, ketika dirinya masih menjabat Katib PBNU.
Ia menyebut Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari pada 2010 pernah menyampaikan hasil survei bahwa 47 persen populasi Muslim Indonesia mengaku sebagai warga NU.
Ia juga membandingkan sejumlah hasil survei. Exit poll Pemilu 2004 mencatat sekitar 35 persen pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) mengaku sebagai warga NU, sedangkan survei LSI Denny JA pada 2005 mencatat sekitar 27 persen populasi Muslim mengaku NU. Angka itu, meningkat menjadi sekitar 56 persen pada 2023.
“Ini luar biasa. Bayangkan dalam waktu hanya 18 tahun,” katanya.
Perubahan kultur tersebut, menurut Gus Yahya, menimbulkan pertanyaan mengenai apa yang sekarang menjadi rujukan untuk menentukan seseorang atau kelompok sebagai NU.
Ia menilai struktur organisasi perlu tetap menjadi salah satu rujukan utama dalam ta'rif atau definisi NU, terutama untuk menjaga hubungan antara jamiyah dan jamaah.
Gus Yahya melihat munculnya berbagai platform yang membawa identitas ke-NU-an, tetapi identitasnya sangat cair dan mengikuti persepsi umum masyarakat.
"Kalau struktur tidak bisa menjadi rujukan dari ta'rif NU, justru struktur ini yang kemudian larut ke dalam persepsi ke-NU-an yang awam di tengah-tengah masyarakat luas dan itu secara kultural sudah mulai terjadi," ujarnya.
Selain persoalan struktur, Gus Yahya mengatakan NU perlu menentukan posisi dalam konfigurasi politik nasional.
Ia mempertanyakan apakah identitas NU seseorang menjadi gugur hanya karena orang tersebut tidak memilih PKB. Menurut dia, data pemilih menunjukkan preferensi politik warga NU tersebar ke berbagai partai.
Karena itu, ia mendorong agar NU kembali pada semangat Khittah 1926 dengan tidak menempatkan organisasi tersebut dalam kontestasi politik kekuasaan.
Di tingkat internasional, Gus Yahya juga menginginkan NU tidak sekadar menjadi pendukung agenda yang dibuat pihak lain.
Menurut dia, NU perlu menjadi pelaku aktif dengan mengajukan inisiatif dan gagasan sendiri dalam isu-isu global sekaligus menentukan posisi yang jelas dalam konstelasi internasional.
Pewarta: Asep Firmansyah
Editor : Vicki Febrianto
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.