Ketimpangan minimnya alokasi anggaran dengan target ambisius Pemprov disorot

Banjarmasin (ANTARA) - Anggota Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) Firman Yusi menyoroti ketimpangan antara minimnya alokasi anggaran dengan target ambisius pemerintah provinsi (Pemprov) setempat.

"Kita perlu soroti masalah ketimpangan anggaran antara alokasi dengan target ambisius Pemprov," ujar Firman Yusi yang juga Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kalsel ketika dikonfirmasi sebelum rapat paripurna, Rabu.

“Bagaimana mungkin Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) ditargetkan mendapatkan investasi senilai Rp37 triliun di 2027, tapi anggaran yang tersedia sangat minim? Jadi bagaimana mungkin itu bisa dicapai?" ujar Firman Yusi.

Oleh karenanya, menurut alumnus Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin itu, barangkali target-target tersebut juga perlu evaluasi.

Firman Yusi juga menyampaikan Komisi II sangat serius menyoroti celah dalam pemenuhan mandatory spending pendidikan, salah satunya anggaran Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai.

Baca juga: RAPBD Kalsel 2027 defisit Rp400 miliar.

Sebagai contoh pagu anggaran untuk Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri Kayu dan Logam yang berada di bawah naungan Dinas Perindustrian (Disperin) Kalsel yang terungkap dalam rapat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027.

Sorotan itu disampaikan saat rapat Komisi II DPRD Kalsel dengan Dinas Perindustrian beserta jajaran UPT, DPMPTSP, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) provinsi setempat, Selasa (6/10/2026).

Pewarta: Syamsuddin Hasan
Editor : Mahdani

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.