Kepala BKN: Efisiensi ASN harus berdampak kepada pelayanan publik

Senin, 5 Oktober 2026 16:47 WIB

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh saat pembinaan pejabat struktural Kabupaten Banyumas di Pendopo Sipanji, Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, Senin (5/10/2026). ANTARA/HO-Pemkab Banyumas

Purwokerto (ANTARA) - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh menekankan pentingnya efisiensi aparatur sipil negara (ASN) untuk meningkatkan produktivitas dan memastikan pelayanan publik memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Tujuan akhir dari keberhasilan tata kelola negara adalah ketika rakyatnya merasa bahagia. Untuk itu, seluruh elemen ASN harus fokus pada produktivitas dan efisiensi agar visi-misi daerah dapat tercapai secara optimal,” katanya saat pembinaan pejabat struktural Kabupaten Banyumas di Pendopo Sipanji Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, Senin.

Ia mengatakan pengukuran efisiensi dan produktivitas kinerja ASN dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan, salah satunya dengan melihat rasio antara biaya dan keluaran atau output.

Menurut dia, setiap anggaran belanja yang dikeluarkan pemerintah harus mampu menghasilkan nilai manfaat yang jauh lebih besar bagi masyarakat.

“Setiap anggaran belanja yang dikeluarkan pemerintah harus mampu menghasilkan nilai manfaat yang jauh lebih besar bagi masyarakat,” katanya.

Selain itu, kata dia, pengukuran produktivitas perlu dilakukan berbasis organisasi perangkat daerah (OPD) dengan melihat tingkat produktivitas dan indeks kinerja masing-masing perangkat daerah secara terukur.

Dalam kesempatan itu, dia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas kinerja.

Menurut dia, setiap peningkatan anggaran maupun biaya operasional harus diikuti dengan peningkatan indeks produktivitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Ia mengimbau seluruh ASN dan OPD bergerak bersama serta menyatukan pandangan untuk memastikan setiap program dan kegiatan pemerintah memiliki dampak yang terukur bagi masyarakat.

“Seluruh jajaran ASN dan OPD dihimbau untuk bergerak bersama dan menyatukan pandangan demi mewujudkan daerah yang adil, makmur, dan sejahtera,” katanya.

Terkait aspek administrasi dalam tata kelola kepegawaian, dia mengatakan administrasi kepegawaian tetap penting sebagai pijakan akuntabilitas dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum, baik dalam pemeriksaan internal maupun eksternal.

Akan tetapi, kata dia, administrasi tidak boleh dijadikan alasan untuk memperpanjang jalur pelayanan dan prosedur yang kompleks.

“Administrasi kepegawaian memang sangat penting sebagai pijakan akuntabilitas dan kepatuhan hukum, baik dalam pemeriksaan internal maupun eksternal. Namun, administrasi tidak boleh dijadikan alasan untuk memperpanjang jalur prosedur yang rumit,” katanya menegaskan.

Zudan mengatakan reformasi administrasi pada akhirnya harus bermuara pada pelayanan publik yang lebih mudah, cepat, murah, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Sementara itu, Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono mengatakan Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menerima rekomendasi penerapan Sistem Manajemen Talenta ASN dari BKN setelah melaksanakan ekspos manajemen talenta di Kantor BKN Pusat.

“Penerapan manajemen talenta merupakan bagian dari komitmen Pemkab Banyumas membangun pembinaan dan pengembangan karier ASN yang sistematis, objektif, transparan, serta berkesinambungan,” katanya.

Ia mengharapkan sistem tersebut memperkuat penerapan meritokrasi dalam penataan birokrasi dengan menempatkan dan mempromosikan ASN berdasarkan kapasitas, kompetensi, dan kualifikasi.

Bupati menegaskan seluruh proses pengisian jabatan melalui sistem manajemen talenta harus berpedoman pada prinsip objektif, terencana, terbuka, tepat waktu, akuntabel, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Baca juga: Anggota DPR: Batik Banyumas mendukung pengembangan wisata berbasis budaya

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.