Minggu, 27 September 2026 - 21:30 WIB
Jakarta, VIVA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyebut jumlah Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Ketenagakerjaan bertambah dari sekitar 1.850 menjadi lebih dari 2.100 seiring pembahasan antara pemerintah dan DPR.
Baca Juga
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Indah Anggoro Putri mengatakan, pembahasan RUU tersebut masih berlangsung dan belum menghasilkan naskah final.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
"Belum ada 'file' yang selesai, belum ada yang kelar, masih dibahas sama DPR," katanya.
Baca Juga
Karena itu, Indah meminta masyarakat tidak mempercayai dokumen yang beredar dan diklaim sebagai naskah final hasil pembahasan pemerintah dan DPR.
Menurut dia, RUU Pelindungan Ketenagakerjaan merupakan inisiatif DPR. Pemerintah menerima konsep RUU tersebut pada 27 Agustus 2026.
Baca Juga
Selanjutnya, Presiden pada 1 September 2026 menugaskan tujuh kementerian untuk membahas RUU tersebut bersama DPR.
Ketujuh kementerian itu yakni Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Hukum, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian UMKM, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perindustrian, serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
"Bukan hanya Menaker yang membahas RUU ini bersama DPR," kata Indah.
Sejumlah masukan pemerintah dalam pembahasan tersebut antara lain menyangkut upah dan jaminan sosial bagi pekerja sektor mikro, pelatihan, pemagangan, serta alih daya.
Pemerintah juga mendorong perluasan cakupan pelindungan ketenagakerjaan agar tidak hanya menjangkau pekerja pabrik dan perkantoran.
Menurut Indah, pekerja yang terdampak perkembangan teknologi, pekerja platform digital, nelayan, pekerja ekonomi perawatan, perawat lanjut usia, pekerja seni, serta pekerja sektor mikro, kecil, dan menengah juga menjadi perhatian dalam pembahasan.
Pemerintah turut mendorong produktivitas kerja menjadi salah satu isu yang diatur dalam RUU tersebut.
"Kata kunci 'produktivitas kerja' ini kami pemerintah ingin perjuangkan," katanya.
Selain itu, pemerintah mendorong adanya jaminan pesangon untuk memberikan kepastian pemenuhan hak pekerja ketika terjadi pemutusan hubungan kerja, termasuk apabila perusahaan mengalami kepailitan.
Terkait alih daya, Indah mengatakan pemerintah mendorong pembatasan jenis pekerjaan yang dapat dialihdayakan, sedangkan rincian jenis pekerjaan tersebut masih dibahas bersama DPR.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
"Alih daya hanya untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu," katanya.
Dalam seminar bertajuk "Membaca Arah RUU Pelindungan Ketenagakerjaan, Antara Harapan dan Kenyataan Pekerja/Buruh" di Bogor, Sabtu 26 September, Ketua Dewan Direktur GREAT Institute Syahganda Nainggolan menilai arah RUU tersebut memberikan penguatan pelindungan bagi pekerja.
Halaman Selanjutnya
"Kelihatannya Undang-Undang Perlindungan Buruh yang baru nanti betul-betul pro-buruh," katanya.