Kemitraan Australia-Indonesia percepat satu data di Papua Pegunungan

Jumat, 11 September 2026 12:07 WIB

Direktur Implementasi Program Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) Ted Weohau memberikan materi secara virtual dalam Lokakarya (workshop) satu data dan konsolidasi OAP Papua Pegunungan beberapa waktu lalu. ANTARA/Yudhi Efendi

Wamena (ANTARA) - Program Sinergi dan Kolaborasi Layanan Dasar (SKALA) yang merupakan kemitraan Indonesia-Australia mempercepat pengelolaan satu data secara akurat di wilayah Papua Pegunungan.

Direktur Implementasi Program SKALA Ted Weohau dalam keterangan tertulis di Wamena, Kamis mengatakan kegiatan lokakarya yang digelar saat ini merupakan lanjutan dari forum koordinasi strategis Papua yang digelar di Timika, Kabupaten Mimika, Papua Tengah beberapa waktu lalu yang salah satu agenda utamanya adalah data terbaru penduduk Orang Asli Papua (OAP) di Papua Pegunungan.

“Salah satu agenda yang disepakati bersama dalam forum koordinasi strategis Papua di Timika adalah konsolidasi sosial ekonomi orang asli Papua, termasuk pendataan penduduk OAP di wilayah Papua Pegunungan merupakan agenda penting negara yang harus disukseskan di sini,” katanya pada lokakarya (workshop) satu data dan konsolidasi OAP Papua Pegunungan.

Kegiatan itu digelar oleh Bapperida Papua Pegunungan yang menghadirkan Direktur Implementasi Program SKALA Ted Weohau sebagai narasumber melalui video virtual.

Menurut Ted, dalam situasi konektivitas pembangunan daerah yang semakin meningkat maka pemerintah daerah dituntut mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas layanan dasar, memerangi kemiskinan, perkuat layanan jasa, memperkuat kualitas belanja.

“Dalam mewujudkan percepatan pembangunan di segala sektor di Papua Pegunungan, hal utama yang harus dilakukan adalah memiliki kualitas data yang kuat akurat,” ujarnya.

Dia menjelaskan saat ini yang harus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan dan pemerintah daerah delapan kabupaten yakni bagaimana mengumpulkan, memperbarui, mengintegrasikan, dan mengelola sistem data yang baik sehingga menghasilkan produk satu data yang akurat.

“Kami meyakini ketika sistem data itu telah terintegrasikan dalam tata kelola yang baik maka dapat menghasilkan sebuah keputusan, program dan kebijakan yang baik di Papua Pegunungan,” katanya.

Ted menambahkan bahwa pengelolaan satu data daerah merupakan kebijakan tata kelola data di tingkat pemerintah provinsi dan kabupaten yang bertujuan untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu serta dapat dibagi dan dipakai antar instansi.

Kebijakan ini merupakan turunan langsung dari program Satu Data Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019.

“Ketika data daerah dikelola dengan baik maka prioritas menjadi yang utama, belanja lebih menjadi tepat sasaran, pelayanan lebih responsif, kebijakan menjadi bermutu,” ujarnya.