Pendidikan selalu menjadi jalan paling damai untuk memutus rantai kemiskinan. Bantuan yang diberikan hari ini mungkin hanya berupa seragam, sepatu, atau biaya sekolah, tetapi di balik itu tersimpan peluang yang jauh lebih besar.
Surabaya (ANTARA) - Tak semua anak memulai langkah dari garis yang sama. Ada yang berangkat ke sekolah dengan perlengkapan baru dan tanpa memikirkan biaya bulanan, tetapi tidak sedikit yang harus menimbang setiap pengeluaran keluarga sebelum melanjutkan pendidikan.
Di tengah berbagai tantangan ekonomi, biaya sekolah masih menjadi salah satu penyebab anak rentan putus pendidikan, terutama ketika memasuki jenjang sekolah menengah atas.
Di Kota Surabaya, Jawa Timur, persoalan tersebut dijawab melalui penguatan program bantuan pendidikan bagi pelajar dari keluarga miskin dan prasejahtera. Tahun ajaran 2026/2027 menjadi penanda penting ketika Pemerintah Kota Surabaya menyalurkan bantuan kepada 7.380 siswa SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah sederajat.
Bantuan itu tidak hanya berupa seragam dan perlengkapan sekolah, tetapi juga biaya pendidikan sebesar Rp350 ribu per bulan bagi siswa sekolah swasta yang berasal dari keluarga desil satu hingga lima.
Kebijakan tersebut menunjukkan perubahan cara pandang terhadap bantuan pendidikan. Jika sebelumnya bantuan lebih banyak dipahami sebagai program sosial tahunan, kini pendekatannya diarahkan menjadi instrumen untuk mencegah kemiskinan antargenerasi. Pendidikan tidak lagi diposisikan sekadar layanan publik, melainkan investasi pembangunan manusia.
Langkah tersebut juga selaras dengan tantangan nasional. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat rata-rata lama sekolah masyarakat Indonesia terus meningkat, tapi kesenjangan akses pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah, terutama bagi keluarga berpenghasilan rendah. Pada kelompok rentan, keputusan melanjutkan sekolah sering kali bukan ditentukan oleh kemampuan akademik, melainkan kemampuan ekonomi.
Karena itu, bantuan pendidikan memiliki makna yang jauh lebih besar daripada angka nominal yang diterima. Bantuan tersebut menjaga agar seorang pelajar tetap berada di ruang kelas ketika kondisi ekonomi keluarganya sedang tertekan.
Baca juga: UNESCO peringatkan penyusutan bantuan pendidikan dan meningkatnya beban utang.
Tepat sasaran
Hal menarik dari kebijakan Surabaya bukan hanya besaran bantuan, melainkan perubahan mekanisme penyalurannya. Dana bantuan pendidikan tidak lagi ditransfer langsung kepada siswa, tetapi disalurkan melalui sekolah. Langkah ini lahir dari evaluasi pelaksanaan sebelumnya yang menemukan masih adanya bantuan yang belum digunakan untuk membayar kebutuhan pendidikan.
Perubahan tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas kebijakan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga tata kelola. Bantuan yang tepat sasaran bukan hanya menyangkut siapa penerimanya, melainkan juga bagaimana dana benar-benar digunakan sesuai tujuan.
Pemkot Surabaya juga menerapkan verifikasi berdasarkan data kesejahteraan masyarakat melalui kelompok desil satu hingga lima. Pendekatan berbasis data ini menjadi penting agar bantuan tidak berubah menjadi program populis yang kehilangan sasaran. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, setiap rupiah harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.