Bagikan:
JAKARTA - Keanekaragaman hayati atau biodiversitas kini bukan sekadar agenda konservasi. Saat ini pemerintah semakin mendorong pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan.
Hal tersebut dilakukan karena keanekaragaman hayati termasuk modal alam (natural capital) yang memiliki nilai strategis untuk mendorong pembangunan ekomoni hijau berkelanjutan.
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Moh Jumhur Hidayat, mengatakan Indonesia harus menjadi pelaku utama dalam pengembangan ekonomi berbasis keanekaragaman hayati yang berkelanjutan.
“Kita ingin orang Indonesia menjadi pelaku utama dalam ekonomi hijau yang sedang tumbuh ini. Jangan sampai kekayaan keanekaragaman hayati yang kita miliki justru ditentukan oleh pihak lain,” tegas Jumhur, pada Biodiversity+ Business Forum, di Setiabudi, Jakarta Pusat, pada Kamis, 23 Juli 2026.
Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLH/BPLH, Rasio Ridho Sani, juga mengatakan bahwa biodiversitas Indonesia mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi bangsa. Seperti pemanfaatan aneka terumbu karang yang ada di perairan Indonesia untuk obat-obatan.
“Terumbu karang kita manfaatnya banyak sekali untuk obat-obatan. Kemudian jamur-jamur kita banyak sekali, berbagai spesies lainnya juga banyak,” ungkap Rasio.
BACA JUGA:
Oleh karena itu, sangat diperlukan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara optimal dan berkelanjutan, tak hanya dari pemerintah, tetapi juga dari sektor swasta sebagai mitra strategis untuk menjaga ekosistem dan menciptakan nilai ekonomi.
Hal tersebut sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan komitmen Indonesia terhadap Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (KMGBF). Menteri Jumhur mengajak perusahaan-perusahaan Indonesia untuk mulai membangun kapasitas dalam memahami isu perubahan iklim dan keanekaragaman hayati.
Untuk memperkuat langkah transformasi ini diselenggarakan juga Biodiversity+ Business Forum. Forum ini merupakan hasil kolaborasi KLH/BPLH dan Bappenas dengan Pemerintah Jerman melalui program Climate Impact Response and Biodiversity Management (ClimB) yang diimplementasikan oleh GIZ.
“Lewat Biodiversity+ Business Forum ini, medium dan kesempatan kolaborasi lintas pemangku yang dihadirkan diharapkan mampu memberikan impulse untuk mendorong kolaborasi sektor swasta dengan pemerintah, mitra pembangunan dan mitra konservasi memainkan peran yang lebih luas di sektor keanekaragaman hayati," lanjut Commission Manager of the Climate and Biodiversity Hub, GIZ Indonesia & ASEAN, Karin Allgoewer.
Melalui forum ini, Indonesia mebuka jalan lahirnya kolaborasi baru untuk menghadirkan proyek-proyek nature-positive yang memberikan manfaat ekologis sekaligus nilai ekonomi. Keanekaragaman hayati pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat Indonesia dalam agenda keberlanjutan global.
Add VOI as a Preferred Source
Follow VOI news updates across Google.
+