Petugas melayani pengisian bahan bakar minyak (BBM) di salah satu SPBU (ilustrasi).
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Institute for Essential Services Reform (IESR) mendesak pemerintah segera mengambil langkah darurat untuk mengatasi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang berulang di sejumlah daerah. Pemerintah diminta melakukan penanganan konkret dalam tujuh hari ke depan, mulai dari redistribusi stok hingga audit pasokan dan distribusi BBM di tingkat stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Desakan tersebut muncul setelah kelangkaan BBM dilaporkan terjadi secara bergantian selama dua bulan terakhir. Bali menjadi wilayah terbaru yang mengalami gangguan pasokan, setelah sebelumnya terjadi di Malang, Sintang, Kefamenanu, dan Bone Bolango.
Chief Executive Officer (CEO) IESR Fabby Tumiwa menilai gangguan pasokan yang berulang mengindikasikan adanya tekanan serius pada rantai pasok BBM nasional. Kondisi tersebut terjadi di tengah lonjakan harga minyak akibat perang di Timur Tengah yang meningkatkan biaya pengadaan dan distribusi BBM serta tekanan terhadap arus kas Pertamina.
“Pemerintah tidak cukup hanya menjamin bahwa stok BBM nasional aman, tetapi harus memastikan BBM benar-benar tersedia dan dapat diakses masyarakat di seluruh daerah. Kelangkaan yang terus berulang menunjukkan perlunya penanganan segera terhadap rantai pasok dan distribusi BBM,” ujar Fabby di Jakarta, Selasa (13/10/2026).
IESR mengusulkan sejumlah langkah darurat yang perlu dijalankan pemerintah dalam tujuh hari ke depan. Langkah tersebut mencakup pembentukan koordinasi penanganan krisis BBM, redistribusi stok ke daerah terdampak, serta audit pasokan dan distribusi hingga tingkat SPBU.
Menurut Fabby, penanganan kelangkaan juga perlu mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan keberlangsungan aktivitas ekonomi. Pemerintah diminta memprioritaskan pasokan BBM untuk layanan publik dan kegiatan ekonomi vital agar gangguan distribusi tidak menghambat aktivitas yang bergantung pada ketersediaan bahan bakar.
IESR juga menyoroti pentingnya komunikasi publik dalam penanganan gangguan pasokan. Pemerintah perlu menyampaikan informasi yang jelas dan dapat dipercaya mengenai kondisi pasokan BBM agar masyarakat memperoleh kepastian di tengah kelangkaan yang berulang.
“Kelangkaan BBM yang terjadi berulang bukan sekadar masalah distribusi, tetapi peringatan terhadap ketahanan energi nasional yang membutuhkan tindakan segera,” tegas Fabby.
IESR menilai penanganan yang cepat diperlukan untuk memastikan ketersediaan BBM tidak hanya terjamin secara nasional, tetapi juga dapat diakses masyarakat di berbagai daerah. Upaya tersebut perlu disertai pembenahan rantai pasok dan distribusi agar gangguan serupa tidak terus berulang.
sumber : Antara