Kejari Bone Bolango dampingi pemda optimalkan PAD

Gorontalo (ANTARA) - Kejaksaan Negeri (Kejari) Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, menyatakan kesiapan mendampingi pemerintah daerah (pemda) setempat dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) di daerah tersebut.

Kepala Kejari Bone Bolango Feddy Hantyo Nugroho di Gorontalo, Sabtu mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya dalam mendukung kelancaran pembangunan di wilayah tersebut.

"Langkah ini selaras dengan program sinergis antara Kejaksaan Tinggi (Kejati) Gorontalo dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Gorontalo," kata Feddy.

Kejari Bone Bolango bersama Kejati Gorontalo menghadiri setiap pelaksanaan rapat antar instansi di daerah, di mana sebelumnya hal itu telah tertuang dalam kerja sama atau memorandum of undersanding (MoU) antara pemerintah dan Kejati Gorontalo.

Menurutnya, PAD merupakan cerminan sekaligus kekuatan ketahanan keuangan bagi pemerintah daerah, sehingga proses pengumpulan pendapatan yang tidak optimal secara langsung akan menjadi kendala terhadap laju pembangunan di daerah tersebut.

"Jika optimalisasi target tersebut bisa tercapai maka cita-cita pembangunan di daerah juga dapat berjalan maksimal sesuai yang diharapkan," ujarnya.

Oleh karena itu, Kejari Bone Bolango hadir mendampingi pemerintah daerah melalui fungsi perdata dan ketatausahaan negara (Datun) dengan menerjunkan tim jaksa pengacara negara (JPN).

Ia menjelaskan peran JPN dilakukan melalui dua sisi pendekatan utama, yaitu pertama tindakan pencegahan, di mana Kejari menyadari bahwa proses optimalisasi PAD di lapangan, berpotensi menghadirkan berbagai permasalahan hukum.

Dari sinilah, menurut dia, peran JPN diperlukan sejak awal untuk mengantisipasi dan memetakan potensi masalah agar tidak berkembang menjadi konflik hukum yang berat.

Sisi kedua, yaitu penyelesaian permasalahan hukum, dimana jika persoalan hukum terlanjur muncul dalam proses pemungutan atau penggalian potensi PAD maka kejaksaan akan mengedepankan penyelesaian melalui kegiatan non-litigasi.

Ia mengatakan jalur di luar pengadilan tersebut menjadi titik berat penanganan yang disiapkan oleh petugas yang bertanggungjawab pada bidang perdata dan tata usaha negara.

"Melalui komitmen dan kolaborasi ini, Kejari Bone Bolango berharap stabilitas hukum dan optimalisasi pendapatan daerah bisa berjalan beriringan, demi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di daerah," imbuhnya.

Pewarta: Susanti Sako
Editor : Debby H. Mano

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.