Kehadiran Bus Listrik Dorong Terwujudnya Kota yang Lebih Ramah Lingkungan

Bagikan:

JAKARTA – Upaya menciptakan sistem transportasi yang lebih ramah lingkungan semakin menjadi perhatian di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat perkotaan, pengembangan transportasi berkelanjutan dinilai menjadi salah satu langkah penting untuk menekan emisi gas rumah kaca, meningkatkan kualitas udara, sekaligus menghadirkan layanan angkutan umum yang lebih efisien.

Sektor transportasi masih menjadi salah satu penyumbang emisi karbon terbesar. Selain itu, tingginya ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi juga berdampak pada kemacetan, konsumsi bahan bakar, hingga meningkatnya biaya transportasi rumah tangga. Kondisi tersebut mendorong berbagai pihak untuk mempercepat transformasi menuju sistem transportasi yang lebih bersih.

Salah satu pendekatan yang mulai banyak diterapkan adalah elektrifikasi angkutan umum, khususnya melalui penggunaan bus listrik. Dibandingkan bus berbahan bakar fosil, bus listrik menghasilkan emisi yang lebih rendah saat beroperasi dan dinilai mampu mendukung target pengurangan emisi dalam jangka panjang.

Meski demikian, proses transisi menuju armada listrik tidak hanya bergantung pada ketersediaan teknologi. Aspek regulasi, pembiayaan, kesiapan infrastruktur pengisian daya, hingga penguatan industri dalam negeri menjadi faktor penting agar implementasinya dapat berjalan secara berkelanjutan.

Hal tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam dialog multipihak bertajuk "Penyusunan Landasan Hukum dan Rencana Aksi Adopsi Bus Listrik untuk Angkutan Umum Perkotaan di Indonesia" yang diselenggarakan Kementerian Perhubungan bersama Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia di Jakarta.

Forum tersebut mempertemukan sejumlah kementerian, lembaga, serta operator transportasi untuk menyamakan pandangan mengenai target elektrifikasi armada angkutan umum, penyusunan regulasi, hingga langkah implementasi di masa mendatang.

Direktur Angkutan Jalan Kementerian Perhubungan, Dr. Muiz Thohir, yang mewakili Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan, mengatakan bahwa elektrifikasi angkutan umum merupakan salah satu strategi penting dalam mendukung transportasi yang lebih berkelanjutan.

"Elektrifikasi angkutan umum perkotaan merupakan salah satu strategi yang sangat penting. Namun keberhasilan adopsi bus listrik memerlukan dukungan regulasi yang kuat, mekanisme pembiayaan yang berkelanjutan, kesiapan infrastruktur pengisian daya, dan penguatan industri nasional," ujarnya.

BACA JUGA:

Menurutnya, kolaborasi lintas kementerian dan berbagai pemangku kepentingan dibutuhkan agar kebijakan yang disusun tidak berhenti pada tahap kajian, melainkan dapat diwujudkan dalam implementasi yang nyata.

Pandangan serupa disampaikan Direktur Asia Tenggara ITDP Indonesia, Gonggomtua Sitanggang. Ia menilai keberhasilan elektrifikasi transportasi publik membutuhkan dukungan ekosistem yang saling terintegrasi.

"Keberhasilan elektrifikasi transportasi publik tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh kebijakan yang selaras, kelembagaan yang kuat, koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan, serta model pendanaan yang berkelanjutan. Kini tantangannya bukan lagi menentukan arah, melainkan memastikan seluruh elemen pendukung dapat bergerak selaras dan ditopang landasan regulasi yang kuat," tuturnya.

Dalam forum tersebut, ITDP Indonesia juga memaparkan pembaruan peta jalan elektrifikasi bus perkotaan yang disusun berdasarkan kesiapan daerah, kemampuan fiskal, serta siklus pembaruan armada. Peta jalan tersebut mengusulkan target elektrifikasi armada secara bertahap hingga mencapai 100 persen pada 2045.

Menurut kajian yang dipaparkan, percepatan penggunaan bus listrik berpotensi menurunkan emisi gas rumah kaca secara signifikan dalam dua dekade mendatang. Selain itu, langkah tersebut juga diperkirakan dapat mengurangi kebutuhan subsidi bahan bakar minyak serta mendorong pertumbuhan industri kendaraan listrik nasional.

Dari hasil diskusi, para peserta forum menyepakati bahwa percepatan adopsi bus listrik memerlukan regulasi khusus yang mampu mengatur target, pembagian peran antarlembaga, serta mekanisme koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, operator angkutan umum, hingga produsen kendaraan.

Pembahasan lanjutan juga akan difokuskan pada penyusunan rencana aksi yang mencakup tahapan implementasi, pembagian tanggung jawab, mekanisme pendanaan, serta sistem pemantauan dan evaluasi.

Transformasi menuju transportasi berkelanjutan dinilai tidak hanya berkontribusi terhadap penurunan emisi, tetapi juga berpotensi meningkatkan kualitas layanan angkutan umum.