Banjarbaru (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengoptimalkan 88 inovasi daerah untuk mempercepat transformasi birokrasi guna memacu pertumbuhan ekonomi sebesar 8,1 persen pada 2029 melalui penguatan investasi, hilirisasi sumber daya alam, dan peningkatan nilai tambah.
“Inovasi daerah bukan sekadar kompetisi maupun menghasilkan aplikasi baru, tetapi harus menjadi solusi pembangunan, karena kita membutuhkan terobosan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” kata Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalsel Ariadi Noor saat membuka Presentasi Final Kalsel Innovation Award (KIA) 2026 di Banjarbaru, Selasa.
Ia menjelaskan saat ini Kalsel sedang menghadapi tantangan dalam membangun daerah sebagai gerbang logistik Kalimantan, sementara target pertumbuhan ekonomi harus mencapai 8,1 persen pada 2029 sehingga masih diperlukan lompatan melalui inovasi, investasi, serta transformasi ekonomi.
“Inovasi harus diarahkan pada persoalan strategis pembangunan, termasuk hilirisasi sumber daya alam agar Kalimantan Selatan tidak hanya menjual komoditas mentah, tetapi mampu menghasilkan produk bernilai tambah yang memperkuat struktur ekonomi daerah,” ujarnya.
Ia menyebut, batu bara masih menjadi komoditas unggulan Kalsel, namun tantangan ke depan adalah mengembangkan industri turunan seperti dimetil eter (DME), pupuk, dan berbagai produk hilirisasi lainnya, sehingga memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar.
Dia menekankan inovasi yang dibutuhkan pemerintah daerah bukan hanya sebatas digitalisasi pelayanan, tetapi perubahan cara berpikir aparatur dalam memperbaiki proses bisnis, meningkatkan efisiensi anggaran, menyederhanakan layanan publik, serta menghadirkan solusi yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Ia juga menegaskan pentingnya membangun budaya perencanaan berbasis riset, agar setiap kebijakan pembangunan memiliki dasar ilmiah yang kuat karena inovasi yang baik harus memiliki manfaat dan keberlanjutan, bukan hanya berhenti setelah mengikuti kompetisi.
“Planning by research harus menjadi budaya kita karena inovasi yang baik lahir dari kajian yang matang. Nilai tertinggi dari sebuah inovasi adalah manfaatnya, kemudian keberlanjutan. Jangan sampai inovasi berhenti setelah lomba selesai,” tuturnya.
Lebih lanjut, Ariadi menilai masyarakat saat ini memiliki ekspektasi tinggi terhadap pelayanan pemerintah sehingga birokrasi harus mampu menghadirkan layanan yang cepat, mudah, sederhana, transparan, dan menjadi solusi.
“Keberhasilan birokrasi diukur dari perubahan yang dirasakan masyarakat, bukan dari banyaknya regulasi ataupun kegiatan yang kita laksanakan,” ucapnya.
Sebagai bentuk komitmen membangun budaya inovasi, Pemprov Kalsel mewajibkan setiap perangkat daerah menghasilkan sedikitnya satu inovasi setiap tahun, agar organisasi pemerintah terus belajar, memperbaiki diri, dan beradaptasi terhadap perubahan.
Ariadi berharap Kalsel tidak hanya memiliki banyak inovasi, tetapi mampu menghadirkan inovasi yang diterapkan secara konsisten, berkelanjutan, serta memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Pada Kalsel Innovation Award Tahun 2026, BRIDA Kalsel menghimpun sebanyak 88 proposal inovasi dari perangkat daerah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan masyarakat umum yang telah melalui tahapan seleksi administrasi serta substansi.
Sebanyak sepuluh finalis terbaik pada masing-masing kategori mengikuti presentasi di hadapan dewan juri dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Selain itu dari UPT Laboratorium Terpadu Universitas Lambung Mangkurat, serta Pascasarjana Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari untuk menentukan inovasi yang memiliki manfaat dan keberlanjutan terbaik.
Pewarta: Tumpal Andani Aritonang
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.