Jelang Muktamar, Kiai Asep minta NU kembali dikendalikan ulama

NU harus dikendalikan oleh ulama, jangan diatur oleh anak-anak muda yang berapa jumlahnya

Surabaya (ANTARA) - Ketua Jaringan Kiai Santri Nasional (JKSN) Prof Dr KH Asep Saifuddin Chalim MA meminta Nahdlatul Ulama kembali dikendalikan ulama menjelang Muktamar ke-35 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, akhir Agustus 2026.

“NU harus dikendalikan oleh ulama, jangan diatur oleh anak-anak muda yang berapa jumlahnya, berapa segelintir, kemudian mereka mengendalikan muktamar dengan kedzaliman-kedzaliman,” kata Kiai Asep dalam Dialog Publik Transformasi Kepemimpinan Nahdlatul Ulama Abad II, Rabu.

Pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Ummah itu menegaskan transformasi Nahdlatul Ulama pada abad kedua harus tetap berpijak pada akar sejarah organisasi yang lahir dari pesantren dan ulama.

Menurut dia, Nahdlatul Ulama sejak awal bukan sekadar organisasi kemasyarakatan, melainkan wadah yang dibangun untuk menyatukan kekuatan pesantren menghadapi persoalan keumatan dan kebangsaan.

“Sentral-sentral perlawanan adalah pondok-pondok pesantren, tetapi mudah dilumpuhkan karena berdiri sendiri-sendiri,” ujarnya dalam dialog yang digelar Jurnalis Kelompok Kerja Grahadi bersama JKSN itu.

Ia menjelaskan kondisi tersebut mendorong para ulama membangun organisasi yang mampu menyatukan pesantren. Salah satu proses penting sebelum berdirinya Nahdlatul Ulama adalah pembentukan Nahdlatul Wathan di Surabaya pada 1916 sebagai lembaga kaderisasi bagi pemuda pesantren.

Kiai Asep juga memaparkan proses kelahiran Nahdlatul Ulama pada 1926 yang diprakarsai KH Abdul Wahab Hasbullah, KH Hasyim Asy’ari, dan sejumlah ulama pesantren.

Menurut dia, KH Hasyim Asy’ari menghendaki organisasi tersebut lahir dari lembaga-lembaga pesantren yang diwakili para ulama, bukan dibangun perseorangan.

“Kesimpulannya bahwa Nahdlatul Ulama itu adalah rumah besarnya pesantren, organisasi yang didirikan oleh pesantren-pesantren besar oleh tokoh-tokohnya. Dominannya adalah Syuriyah,” katanya.

Menjelang Muktamar ke-35, Kiai Asep menilai terdapat persoalan dalam proses penyelenggaraan dan mekanisme pengambilan keputusan pada sejumlah muktamar sebelumnya yang perlu dievaluasi agar tidak terulang.

Ia berharap muktamar tidak hanya menjadi forum pergantian kepemimpinan, tetapi momentum mengembalikan marwah Nahdlatul Ulama sebagai organisasi ulama dan pesantren.

Menurut Kiai Asep, transformasi NU harus diarahkan untuk meneruskan cita-cita awal organisasi, yakni perjuangan kebangsaan dan pengembangan Islam Ahlussunnah wal Jamaah di lingkungan pesantren.

“Paham Ahlussunnah wal Jamaah adalah paham inklusif, paham persatuan dan kesatuan yang akan mampu mewujudkan persatuan dan kesatuan,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Jurnalis Kelompok Kerja Grahadi Fatimartuzzahroh mengatakan dialog tersebut merupakan kontribusi insan pers Jawa Timur dalam menyongsong Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang.

“Semangatnya supaya suara-suara ataupun pemikiran dari alim ulama di Jawa Timur bisa terdengar dan juga bisa tersampaikan untuk harapan terkait transformasi, reorientasi kepemimpinan NU pada abad kedua nantinya,” kata Ima, sapaan akrab Fatimartuzzahroh.

Sekitar 60 wartawan dari Jawa Timur mengikuti forum tersebut bersama perwakilan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Pemuda (GP) Ansor, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNI) Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) dan Lembaga Seniman Budayawan Muslimin Indonesia (Lesbumi).

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.