Samarinda (ANTARA) - Ketua Ikatan Sarjana Manajemen Pendidikan (ISMP) Kalimantan Timur (Kaltim) Abdul Rozak menyarankan pemerintah provinsi setempat untuk penyaluran puluhan ribu paket seragam sekolah gratis bagi siswa baru jenjang SMA/SMK di lakukan secara desentralisasi.

Selain desentralisasi penyaluran, Abdul Rozak yang juga praktisi pendidikan Kaltim itu juga menawarkan sejumlah solusi dalam percepatan proses penyaluran 65.000 paket seragam gratis bagi peserta didik baru tingkat SMA/SMK tersebut.

"Program seragam gratis dari pemerintah ini pada dasarnya sangat baik, namun selama dua tahun terakhir kerap mengalami kendala keterlambatan distribusi, dan baru tuntas November," kata Abdul Rozak di Samarinda, Jumat.

Keterlambatan penyaluran 65.000 paket bantuan seragam tersebut mengakibatkan para siswa beserta orang tua terpaksa harus membeli secara mandiri atau menalangi biaya seragam terlebih dahulu.

Kondisi ini menimbulkan beban psikologis dan sosial bagi para peserta didik baru, mengingat mereka merasa minder jika harus terus-menerus mengenakan seragam dari jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) saat berada di lingkungan sekolah pada jenjang atas.

Lebih lanjut, Rozak mengatakan desentralisasi penyaluran seragam sekolah bisa dilakukan dengan diberikannya otonomi kepada masing-masing sekolah untuk bekerja sama dengan pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) lokal atau koperasi sekolah yang telah berbadan hukum.

"Dengan skema desentralisasi, pengukuran baju dapat langsung dilakukan saat daftar ulang siswa baru, sehingga proses pembuatan seragam bisa selesai dalam rentang waktu satu minggu hingga 10 hari sebelum tahun ajaran baru dimulai," ujar pengurus Dewan Pendidikan Kaltim itu.

Skema kedua, katanya, adalah perancangan penyediaan ukuran standar, seperti M, L, dan XL yang sudah disiapkan lebih awal sejak bulan Mei atau Juni.

Penyediaan ukuran tersebut dapat didasarkan pada pemetaan data dari lulusan tingkat SMP, sehingga pemerintah dapat mendatangkan serta mendistribusikan baju tersebut lebih cepat ke tiap sekolah sasaran.

Rozak juga mengusulkan perbaikan skema penyaluran agar program prioritas pemerintah ini dapat berjalan jauh lebih efektif dan menyentuh masyarakat rentan melalui jalur afirmasi.

Ia menyarankan agar pemerintah tidak sekadar memberikan seragam nasional yang umumnya hanya dipakai pada hari Senin secara merata kepada seluruh siswa, melainkan difokuskan menjadi pemberian seragam secara total atau satu set lengkap khusus untuk anak-anak dari golongan tidak mampu.

"Skema jalur afirmasi ini akan jauh lebih tepat sasaran, memberikan dampak manfaat yang luar biasa bagi keluarga yang benar-benar membutuhkan, dan lebih mudah direalisasikan lewat kerja sama dengan koperasi sekolah," tutur Rozak.

Pewarta: Ahmad Rifandi
Editor : Rahmad

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.