Warta Ekonomi, Jakarta -
Perayaan HUT ke-81 RI tidak hanya menjadi momentum untuk mengenang perjalanan panjang bangsa, tetapi juga ruang untuk kembali melihat kondisi Indonesia secara kritis.
Di tengah berbagai capaian selama 81 tahun merdeka, mantan Menkopolhukam Mahfud MD mengajak masyarakat dan para pemimpin negeri mempertanyakan satu hal: apakah Indonesia benar-benar sudah berada dalam kondisi baik-baik saja?
Mahfud menyampaikan refleksi tersebut melalui akun YouTube miliknya. Ia menggugat cara pandang yang terlalu cepat menyebut Indonesia telah maju sekaligus mengingatkan agar berbagai persoalan bangsa tidak ditutupi dengan narasi keberhasilan semata.
"Apa betul Indonesia sudah maju? Apa yang diraih dari kemerdekaan ini? 81 tahun kita merdeka apa yang sudah kita peroleh?" ungkap Mahfud, dikutip dari akun YouTube miliknya, Kamis (20/8/2026).
Baca Juga: Mahfud MD: Zaman Orde Baru yang Katanya Penuh KKN Jauh Loh Lebih Bagus dari Sekarang
Menurut Mahfud, kemerdekaan jelas membawa perubahan besar bagi Indonesia. Karena itu, ia menilai keliru apabila ada pihak yang mengatakan tidak ada kemajuan sejak Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945.
"Anda berbohong besar jika mengatakan kemerdekaan 17 Agustus 1945 tidak membawa kemajuan," katanya.
Namun, Mahfud juga memberikan catatan keras terhadap kondisi Indonesia saat ini. Baginya, berbagai kemajuan yang telah dicapai tidak otomatis berarti seluruh persoalan bangsa telah terselesaikan.
"Tetapi, Anda juga dusta jika mengatakan Indonesia sekarang ini sedang baik-baik saja," sambungnya.
Mahfud tidak menampik bahwa kemerdekaan pernah menjadi sebuah jembatan emas bagi bangsa Indonesia. Salah satu indikator kemajuan tersebut terlihat dari angka kemiskinan yang turun drastis.
Baca Juga: Amien Rais: Kongsi Prabowo-Jokowi Sudah Pecah dan Ini Perlu Kita Syukuri
Kemajuan juga terlihat dalam akses pendidikan yang semakin terbuka. Anak-anak dari keluarga buruh harian, misalnya, kini memiliki peluang menembus fakultas kedokteran bergengsi melalui berbagai program beasiswa.
Di bidang keagamaan, Mahfud juga menyinggung perubahan posisi umat Islam. Kelompok yang pada masa kolonial mengalami diskriminasi kini justru memiliki peran dalam berbagai pilar negara.
Akan tetapi, menurut Mahfud, jembatan emas tersebut kini menghadapi persoalan serius. Ia menyoroti kesenjangan serta ketidakadilan yang membuat janji kemakmuran belum sepenuhnya dirasakan secara merata.
Sorotan Mahfud pun mengarah pada persoalan korupsi. Ia menilai praktik tersebut kini semakin menggurita, baik secara vertikal maupun horizontal, bahkan dibandingkan dengan era Orde Baru yang selama ini lekat dengan praktik KKN.
“Sekarang korupsi ada di eksekutif, legislatif, yudikatif, hingga tingkat kelurahan. Penegakan hukum tetap tebang pilih. Orang atas kebal hukum, orang bawah diinjak-injak,” ucap Mahfud.
Persoalan tersebut, lanjut Mahfud, terjadi bersamaan dengan tantangan lain seperti ketidakpastian iklim negara yang dapat menghambat investasi. Di tengah kondisi tersebut, muncul pula wacana untuk kembali mengamandemen UUD 1945.
Mahfud justru tidak melihat perubahan konstitusi sebagai jawaban utama. Ia mengingatkan bahwa hukum dasar negara tersebut telah mengalami perubahan hingga 12 kali dengan berbagai format sejak 1945.
Menurutnya, berbagai perubahan itu belum otomatis menghilangkan persoalan korupsi maupun problem tata kelola pemerintahan. Karena itu, akar persoalan Indonesia dinilai bukan semata-mata terletak pada aturan konstitusional.
“Bagi saya, masalahnya bukan soal konstitusinya, melainkan soal sikap mental dan integritas para pejabatnya,” tegas Mahfud.
Meski melontarkan kritik tajam, Mahfud tidak ingin masyarakat menyerah melihat berbagai persoalan tersebut. Ia justru meminta rakyat tetap memiliki harapan dan tidak kehilangan rasa cinta terhadap Indonesia.
“Kita tidak boleh berputus asa. Jangan pernah lelah untuk mencintai Indonesia,” tutupnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.