Lampung, VIVA – Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura, Patrice Rio Capella menyoroti kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang belakangan disorot publik. Salah satunya, keputusan KPU yang berujung pada gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca Juga
Rio menyadari, kinerja KPU tak terlepas dari kesalahan dan kelalaian. Sebab itu, diperlukan pengawasan yang lebih kuat terhadap penyelenggara Pemilu,untuk memastikan pesta demokrasi berjalan sesuai aturan.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
"KPU itu isinya manusia biasa. Tidak lepas dari kealpaan dan kesalahan yang mengakibatkan terjadi hiruk-pikuk, keributan, ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi, seperti soal ijazah dan sebagainya," kata Rio usai menghadiri Rapat dan Konsolidasi Tim Task Force DPP Hanura se-Provinsi Lampung, di Bandar Lampung, dikutip Sabtu, 26 September 2026.
Baca Juga
Menurut dia, selain KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), juga memerlukan adanya mekanisme yang memastikan kerja-kerja penyelenggara diawasi secara efektif.
"Selaku pengawas penyelenggara Pemilu, DKPP jangan cuma memberi peringatan, men-score, atau paling berat memecat Komisioner KPU ketika melakukan kesalahan, baik disengaja maupun tidak," ujarnya.
Baca Juga
Kewenangan DKPP, tambah Rio, sebaiknya diperluas. Menurut dia, DKPP perlu memiliki kewenangan untuk meneruskan dugaan pelanggaran penyelenggara Pemilu kepada aparat penegak hukum.
"Kalau memang diduga pelanggaran pidana ada di situ, ada gratifikasi di situ, yang mengakibatkan terjadi huru-hara dan sebagainya, DKPP bisa membawa itu ke ranah pidana, dan meneruskannya ke aparat penegak hukum," usulnya.
Lebih lanjut, Rio meminta, penguatan kelembagaan penyelenggara Pemilu segera dibahas dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.
"Sebaiknya, Rancangan Undang-Undang Pemilu yang sedang disusun, tak hanya mengurusi soal PT (Parliamentary Threshold), dan soal sistem Pemilu, proporsional tertutup atau terbuka saja," imbuhnya.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
Ketua Tim Task Force DPP Hanura itu menegaskan, kualitas demokrasi juga sangat ditentukan oleh profesionalitas penyelenggara Pemilu. Karenanya, lanjut dia, pembenahan KPU, Bawaslu dan DKPP perlu mendapat perhatian dalam penyusunan regulasi Pemilu ke depan.
"Jadi, jangan ribut soal PT saja. Kalau penyelenggaranya nggak benar, kualitas demokrasi tidak akan berjalan seperti yang kita inginkan," pungkasnya.
Hanura Panaskan Mesin Partai di Bangka Belitung Buat Persiapan Kontestasi Pemilu
Waketum Partai Hanura, Rio mengatakan kedatangan pihaknya bertujuan untuk mempercepat pembentukan struktur dan membangun semangat optimisme dalam menghadapi Pemilu 2029.
VIVA.co.id
25 September 2026