Muktamar ke-35 NU akan digelar pada 27-31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang.

Kiai yang akrab disapa Gus Lilur itu mengungkapkan dirinya menerima informasi tentang dugaan gerakan yang melibatkan sejumlah pejabat di lingkaran pemerintahan.

Gerakan tersebut diduga diarahkan untuk memenangkan KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU dan KH Miftahul Akhyar sebagai Rais Aam.

"Sebagai warga NU, saya meminta Presiden Prabowo memastikan tidak ada satu pun orang yang membawa-bawa nama beliau untuk kepentingan hasrat politik pribadi dalam merebut kepemimpinan PBNU," katanya, dalam keterangannya, Selasa (18/8/2026).

Gus Lilur mengatakan, sejumlah nama pejabat, yang menurut informasi yang diterimanya, berada dalam jejaring tersebut.

Baca Juga: Taufik Damas: Muktamar NU Harus Jadi Momentum Perkuat Khidmah, Bukan Berebut Kekuasaan

Di antaranya Menteri Sosial, Saifullah Yusuf; Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN, Nusron Wahid; Wakil Mensesneg, Juri Ardiantoro; Menteri Agama, Nasaruddin Umar; serta Menteri Haji dan Umrah, Irfan Yusuf.

Gus Lilur mengaku tidak percaya Presiden Prabowo telah mengetahui gerakan tersebut. Karena itu, ia meminta presiden turun tangan bukan untuk menentukan siapa yang memimpin NU, melainkan memastikan kekuasaan negara tidak digunakan dalam perebutan kepemimpinan organisasi.

"Memastikan bahwa tidak ada pembantunya yang menggunakan nama presiden, fasilitas kekuasaan, atau pengaruh jabatan untuk mencampuri urusan internal NU," ujarnya.

Menurutnya, kekhawatiran itu muncul karena beberapa nama yang disebut memiliki posisi di pemerintahan dan struktural NU.

Saifullah Yusuf, misalnya, merupakan Menteri Sosial dan Sekretaris Jenderal PBNU. Juri Ardiantoro juga menduduki posisi sebagai Wakil Mensesneg.

Gus Lilur menilai persinggungan jabatan tersebut perlu dijaga, agar tidak berubah menjadi kekuatan politik yang menentukan arah organisasi.

"Yang saya persoalkan bukan siapa yang menjadi calon ketua umum atau siapa yang menjadi rais aam. Siapa pun boleh berkompetisi, tetapi jangan menggunakan kekuasaan negara untuk memenangkan kandidat tertentu," jelasnya.

Baca Juga: Panlok Muktamar NU ke-35 Siapkan Pijat Gratis bagi Muktamirin

Ia juga mempertanyakan motif di balik dugaan gerakan tersebut. Menurutnya, terdapat kemungkinan kepentingan politik untuk mempertahankan posisi dan pengaruh melalui penguasaan struktur NU.

"Apakah jabatan di pemerintahan kemudian harus diamankan melalui jabatan di PBNU?" Gus Lilur menanyakan.

Gus Lilur secara khusus menyoroti Saifullah Yusuf dan Nusron Wahid. Sebab, keduanya memiliki posisi strategis di pemerintahan, sekaligus hubungan kuat dengan struktur NU.

"Jangan sampai muncul persepsi bahwa jabatan pemerintahan harus diamankan dengan menguasai kepemimpinan NU," katanya.

Ia juga meminta dugaan mengenai pembiayaan operasi politik dalam Muktamar NU dibuka secara terang. Jika benar ada mobilisasi dukungan, menurut dia, asal-usul dananya harus dapat dipertanggungjawabkan.

"Kalau memang ada gerakan seperti yang saya dengar, dari mana dananya? Apakah ada penggunaan fasilitas negara? Apakah ada dana APBN yang digunakan? Apakah ada konglomerat yang membiayai?" ujarnya.

Namun, Gus Lilur menegaskan dirinya tidak menuduh APBN telah digunakan untuk membeli suara dalam Muktamar NU. Ia hanya meminta dugaan itu dibuktikan atau dibantah secara terbuka.

Baca Juga: Gereja di Jombang Sediakan Tiga Rumah Singgah Gratis untuk Tamu Muktamar NU

"Jangan sampai ada uang negara yang dipakai untuk membeli suara muktamar. Saya tidak mengatakan itu sudah terjadi. Saya meminta agar kalau tidak terjadi, segera bantah dan pastikan tidak terjadi," katanya.

Bagi Gus Lilur, persoalan ini lebih besar daripada perebutan posisi ketua umum atau rais aam. Ia melihat independensi muktamar sebagai bagian dari marwah NU sebagai organisasi keagamaan yang memiliki sejarah panjang dalam perjalanan Indonesia.

"NU adalah organisasi ulama. Muktamar harus menjadi forum memilih kepemimpinan berdasarkan keulamaan, integritas, kapasitas, dan kemampuan mengkhidmatkan organisasi kepada umat dan bangsa. Bukan memilih karena siapa yang paling dekat dengan penguasa," ujarnya.

Ia percaya para kiai dan warga NU masih memiliki keberanian untuk menentukan pemimpinnya sendiri.

"Apakah semua kiai NU bisa dibeli? Apakah semua PWNU bisa dibeli? Apakah suara muktamirin bisa dibeli? Saya tidak percaya," kata Gus Lilur.

Ia mengingatkan NU memiliki tradisi panjang dalam mempertahankan republik. Tradisi itu jangan sampai terkikis oleh transaksi politik.

"Apakah semangat jihad NU sudah hilang karena uang? Saya tidak percaya," katanya.

Baca Juga: Jelang Muktamar NU, Muhammadiyah Jombang Buka Posko Pelayanan untuk Muktamirin

Gus Lilur kemudian meminta Presiden Prabowo menjawab satu hal. Apakah dugaan gerakan tersebut benar-benar berasal dari kehendak presiden atau hanya manuver sejumlah pembantunya yang mengatasnamakan kedekatan dengan kekuasaan.

"Apakah benar presiden menginginkan NU diarahkan kepada calon tertentu, atau ini hanya ulah beberapa pembantunya yang mengatasnamakan kedekatan dengan presiden?" katanya.

Ia berharap presiden tidak membiarkan muncul kesan bahwa Istana ikut menentukan siapa yang memimpin PBNU.

"Presiden adalah presiden Republik Indonesia. Pemerintah punya kewajiban menjaga negara, sementara NU punya mekanisme sendiri untuk menentukan kepemimpinannya. Jangan sampai batas itu dilanggar," ujar Gus Lilur.

Ia juga menyerukan kepada para kiai, PWNU, PCNU, dan seluruh muktamirin agar tidak gentar menghadapi tekanan politik. Menurutnya, muktamar merupakan forum tertinggi NU dan kedaulatan organisasi berada di tangan para muktamirin.

Gus Lilur menegaskan tidak sedang mendukung atau menolak kandidat tertentu. Sebab, semua calon harus mendapat kesempatan yang sama selama memenuhi aturan organisasi.

"Kalau Gus Kikin maju, silakan. Kalau Miftahul Akhyar maju, silakan. Kalau Yahya maju, silakan. Kalau ada calon lain, silakan. Tetapi jangan ada calon yang dimenangkan karena fasilitas kekuasaan," pesannya.

Baca Juga: Jelang Muktamar NU, Ribuan Alumni KHAS Kempek Nyatakan Dukungan untuk Said Aqil Siroj

Di ujung keterangannya, Gus Lilur kembali meminta Presiden Prabowo menjaga jarak antara kekuasaan negara dan urusan internal NU.

"NU bukan boneka penguasa. NU adalah bagian dari sejarah berdirinya republik. NU harus tetap menjadi organisasi yang merdeka, bermartabat, dan berdikari," ujarnya.

Ia menyerukan perlawanan terhadap segala bentuk intervensi dan politik uang dalam Muktamar NU. Namun perlawanan itu tetap harus dilakukan dengan cara yang bermartabat, melalui tabayun dan sesuai hukum.

"Lawan setiap upaya pembonekaan NU, lawan intervensi, lawan politik uang, lawan penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan kelompok," Gus Lilur menegaskan.