Guru Besar UMY: Pasar nantikan kebijakan fiskal pascapergantian Menkeu

Kamis, 17 September 2026 21:17 WIB

Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof. Dr. Imamudin Yuliadi . (ANTARA/HO-Humas UMY)

Kulon Progo (ANTARA) - Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Prof. Dr. Imamudin Yuliadi menilai pergantian posisi Menteri Keuangan (Menkeu) dari Purbaya Yudhi Sadewa kepada Suahasil Nazara akan memengaruhi sentimen pasar dalam jangka pendek, namun arah stabilitas selanjutnya bergantung pada konsistensi kebijakan fiskal pemerintah.

“Pasar pasti akan melihat latar belakang pergantian tersebut dan mengaitkannya dengan kebijakan pemerintah. Memang ada pengaruh terhadap pasar, tetapi sifatnya sementara,” kata Imamudin di Yogyakarta, Kamis.

Presiden Prabowo Subianto melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan pada Senin (14/9), menggantikan Purbaya. Pelantikan itu berlangsung di tengah pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 bersama DPR, di mana pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen.

Imamudin menjelaskan kredibilitas pemerintah di mata pelaku pasar dan investor tidak sekadar ditentukan oleh pergantian figur, melainkan oleh kepastian agenda yang dijalankan Suahasil.

Pasar menantikan apakah menteri yang baru akan melanjutkan, mengoreksi, atau menghadirkan terobosan baru atas agenda fiskal sebelumnya, seperti reformasi perpajakan, pembenahan kepabeanan dan cukai, hingga efektivitas belanja negara.

Ia mengingatkan agar transisi kepemimpinan tidak diikuti oleh perubahan kebijakan secara mendadak yang berpotensi memicu ketidakpastian baru.

“Siapa pun yang menjadi Menteri Keuangan harus menerjemahkan program pemerintah tanpa mengganggu stabilitas makroekonomi,” ujar dia.

Lebih lanjut, Imamudin menyoroti sejumlah tantangan utama yang dihadapi Suahasil, di antaranya pengendalian inflasi dan harga energi, optimalisasi penerimaan negara, pengelolaan subsidi, serta penentuan sumber pembiayaan yang aman dan berkelanjutan.

"Dalam jangka pendek, komunikasi kebijakan yang jernih dan transparan sangat penting guna meyakinkan dunia usaha serta menjaga kepercayaan pasar terhadap disiplin fiskal pemerintah," katanya.