Gubernur Lampung integrasikan pengembangan ekonomi desa dan program nasional

Rabu, 14 Oktober 2026 16:28 WIB

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal memberikan tanggapan terkait perkembangan perekonomian Lampung. ANTARA/Ruth Intan Sozometa Kanafi.

Penguatan hilirisasi komoditas unggulan, peningkatan produktivitas pertanian dan pengembangan sumber daya manusia

Bandarlampung (ANTARA) - Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengatakan pengembangan ekonomi di tingkat desa harus diintegrasikan dengan program nasional agar berdampak maksimal kepada masyarakat.

"Penguatan hilirisasi komoditas unggulan, peningkatan produktivitas pertanian dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) menjadi bagian penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Lampung sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Rahmat Mirzani Djausal di Bandarlampung, Rabu.

Ia mengatakan pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya dilihat dari besarnya angka pertumbuhan, namun hasil pembangunan tersebut dapat dirasakan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan.

Menurut dia, arah kebijakan pemerintah pusat melalui Asta Cita menekankan penguatan ekonomi dari bawah, termasuk melalui pengembangan ekonomi desa dan koperasi.

"Pendekatan ini perlu diterapkan dengan menghubungkan kegiatan produksi, pengolahan, hingga pemasaran agar masyarakat memperoleh manfaat lebih besar dari potensi ekonomi daerah," katanya.

Dia menjelaskan pengembangan ekonomi desa juga perlu diselaraskan dengan program nasional, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

"Keterhubungan tersebut diharapkan dapat memperluas akses pasar dari berbagai hasil produksi masyarakat, membuat rantai perdagangan lebih efisien, serta memperkuat perputaran ekonomi di desa," ucap dia.

Menurut dia, kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam keberhasilan hilirisasi. Ketersediaan bahan baku, infrastruktur, dan investasi perlu diimbangi dengan tenaga kerja yang memiliki keterampilan sesuai kebutuhan industri.

"Semua hilirisasi tidak akan berjalan tanpa adanya sumber daya manusia yang terampil," tambahnya.

Sehingga seluruh pemangku kepentingan dapat terus memperkuat kolaborasi dalam mengembangkan potensi ekonomi daerah.

Sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha dan industri, media, serta masyarakat diperlukan untuk menyelaraskan prioritas pembangunan dan memastikan manfaatnya dirasakan secara luas.

"Pembangunan ekonomi harus berlandaskan Pasal 33 UUD 1945, yang mengamanatkan perekonomian berdasarkan asas kekeluargaan serta pemanfaatan kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat. Ini makin maksimal dengan mengintegrasikan program yang ada," ujar dia.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.