Sorong (ANTARA) - Gubernur Papua Barat Daya (PBD) Elisa Kambu meminta pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) dilakukan secara transparan, tertib, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Papua.
"Pengelolaan Dana Otsus harus dilakukan sesuai regulasi dan kewenangan masing-masing pihak, dengan mengedepankan kepentingan masyarakat serta menghindari kepentingan pribadi," kata Elisa Kambu, di Sorong, Kamis.
Ia mengingatkan seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan Dana Otsus agar memahami bahwa anggaran tersebut merupakan sumber pembiayaan yang memiliki tujuan khusus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.
"Uang ini uang darah, uang air mata. Jadi kalau ada untuk rakyat, kembalikan baik kepada rakyat," ujarnya.
Menurut dia, pengelolaan Dana Otsus pada dasarnya telah memiliki regulasi dan ketentuan yang mengatur penggunaannya. Karena itu, yang diperlukan adalah komitmen para pelaksana untuk menjalankan anggaran sesuai ketentuan.
"Kalau dari sisi regulasi sebenarnya sudah tidak ada persoalan. Hanya kembali kepada hati dari para pelaku ini," katanya.
Berdasarkan data Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Papua Barat mencatat alokasi Dana Otsus 2026 untuk tujuh pemerintah daerah di Papua Barat Daya mencapai sekitar Rp1,17 triliun.
Dari alokasi tersebut, penyaluran tahap pertama telah mencapai Rp351,97 miliar. Selanjutnya, penyaluran tahap kedua dialokasikan sebesar Rp526,5 miliar dan tahap ketiga sebesar Rp292,5 miliar.
Elisa menilai besarnya anggaran tersebut harus diikuti dengan pengelolaan yang bertanggung jawab agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
Ia juga menyoroti keterbatasan kewenangan pemerintah provinsi dalam mengelola sejumlah program yang menjadi bagian dari penggunaan Dana Otsus, khususnya pada sektor pendidikan dan kesehatan.
Dalam sektor pendidikan, Elisa mengatakan sebagian anggaran masih disalurkan dalam bentuk hibah, karena kewenangan pelayanan pendidikan tertentu berada di pemerintah kabupaten dan kota.
Sementara di bidang kesehatan, pemerintah provinsi juga masih menghadapi keterbatasan karena pelayanan dasar berada di tingkat kabupaten dan kota.
"Kita sendiri belum punya rumah sakit. Kita hanya memberikan bantuan kepada rumah sakit yang ada, tetapi kita tidak bisa melakukan intervensi langsung terhadap pelayanan," ujarnya.
Karena itu, Elisa mendorong pembangunan rumah sakit milik pemerintah provinsi sehingga pemerintah daerah dapat melakukan intervensi langsung terhadap pelayanan kesehatan masyarakat.
Ia mengatakan pembangunan Papua Barat Daya harus menempatkan kebutuhan dasar manusia sebagai prioritas, terutama pemenuhan pangan, kesehatan, dan pendidikan.
"Kalau bicara manusia, tiga saja yang harus kita pikirkan. Pertama perut, kedua sehat, ketiga cerdas atau pendidikan," katanya pula.
Pewarta: Yuvensius Lasa Banafanu
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.