Pontianak (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mendorong penguatan koordinasi, sinergi, serta penyelarasan program ekonomi dan keuangan syariah agar mendukung pembangunan daerah serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
"Pembangunan ekonomi syariah tidak dapat berjalan secara parsial, tetapi memerlukan sinergi yang kokoh antara pemerintah daerah, otoritas moneter dan keuangan, institusi perbankan, akademisi, pelaku usaha, hingga organisasi kemasyarakatan," kata Ria Norsan saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Strategi dan Sinergi Implementasi Ekonomi dan Keuangan Syariah di Pontianak, Rabu.
Ia mengatakan pengembangan ekonomi syariah membutuhkan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan agar program yang disusun sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah.
Dalam FGD tersebut, Ria Norsan menyoroti tiga agenda strategis, yakni penyusunan Program Strategis Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Kalbar Tahun 2027, optimalisasi pilar Anugerah Adinata Syariah 2026, serta evaluasi dan penyelarasan Rencana Aksi Daerah (RAD) Ekonomi dan Keuangan Syariah dengan RPJMD Kalbar.
Untuk penyusunan program KDEKS 2027, ia berharap perencanaan dilakukan berdasarkan potensi daerah dan dilengkapi langkah pelaksanaan yang konkret.
Sementara itu, optimalisasi pilar Anugerah Adinata Syariah mencakup penguatan industri halal dan UMKM, percepatan sertifikasi halal, pengembangan jasa keuangan syariah, serta optimalisasi zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF).
Penguatan ekosistem ekonomi syariah juga mencakup pengembangan ekonomi hijau, peningkatan literasi ekonomi syariah, penguatan Sekolah Pelopor Ekonomi Syariah (SPES), inovasi sektor syariah, dan pemberdayaan ekonomi pesantren.
Ria Norsan berharap FGD tersebut menghasilkan rekomendasi yang aplikatif dan terukur untuk ditindaklanjuti oleh setiap pemangku kepentingan.
"Rekomendasi yang dihasilkan diharapkan tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi juga menjadi acuan dalam memperkuat koordinasi dan pelaksanaan program ekonomi serta keuangan syariah di Kalimantan Barat," katanya.
Ia menambahkan, kolaborasi dan perencanaan yang terarah diharapkan dapat memperkuat ketahanan ekonomi daerah, meningkatkan kapasitas pelaku usaha, serta memperluas manfaat pembangunan bagi masyarakat.
Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Agama, instansi vertikal, perangkat daerah, perguruan tinggi, perbankan, BUMN, BUMD, dan pemangku kepentingan terkait.
Pewarta: Rendra Oxtora
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.