AKURAT.CO Proses pemilihan Gubernur Bank Indonesia (BI) definitif diminta mengedepankan prinsip independensi, profesionalisme, dan kemampuan menjaga kepercayaan terhadap perekonomian nasional.
Hal itu disampaikan Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Azis Subekti, menyusul pengunduran diri Perry Warjiyo dari jabatan Gubernur BI.
Untuk sementara, posisi tersebut dijalankan Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti.
Azis menilai pergantian kepemimpinan BI terjadi pada momentum yang krusial.
Indonesia saat ini menghadapi tantangan berupa tekanan terhadap nilai tukar, ketidakpastian suku bunga global, serta kebutuhan memperkuat investasi, industri, teknologi, dan penciptaan lapangan kerja.
“Gubernur BI berikutnya harus tetap menempatkan stabilitas rupiah, inflasi, dan sistem keuangan sebagai prioritas. Namun, stabilitas tersebut harus menjadi fondasi bagi meningkatnya produktivitas nasional,” kata Azis dalam keterangannya, Senin (27/7/2026).
Menurutnya, keberhasilan bank sentral tidak cukup diukur dari terjaganya indikator makroekonomi.
Kebijakan BI juga harus mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi pembiayaan sektor riil, investasi produktif, pengembangan industri bernilai tambah, serta perluasan kesempatan kerja.
“Stabilitas bukan garis akhir, melainkan titik berangkat. Ekonomi yang stabil tetapi tidak mampu meningkatkan produktivitas akan sulit membawa Indonesia menjadi negara maju,” ujarnya.
Meski demikian, Azis menegaskan BI tidak boleh diarahkan menjadi lembaga pembangunan ataupun instrumen kebijakan politik jangka pendek.
Independensi bank sentral, kata dia, merupakan syarat utama untuk menjaga kredibilitas kebijakan moneter dan kepercayaan publik maupun investor.
“Orientasi produktivitas tidak berarti menambah mandat baru atau mengurangi independensi BI. Bank Indonesia harus tetap bekerja berdasarkan undang-undang, data, profesionalitas, dan kepentingan ekonomi jangka panjang,” katanya.
Azis juga menyoroti potensi pembiayaan yang masih dapat dioptimalkan.
Berdasarkan data Juni 2026, kredit perbankan tumbuh 12,67 persen secara tahunan, sementara fasilitas pinjaman yang belum dimanfaatkan masih mencapai Rp2.490 triliun.
Baca Juga: Komisi XI DPR Hormati Pengunduran Diri Perry Warjiyo, Siap Uji Kelayakan Calon Gubernur BI