Panelis yang mewakili Board of Peace, H.E. Nickolay Mladenov, membahas peta jalan politik bagi masa depan Gaza dan kenegaraan Palestina.
"Tujuan kami bukan memisahkan Gaza dari Tepi Barat. Tujuan kami justru mengembalikan Gaza di bawah kendali Otoritas Nasional Palestina di Ramallah," kata Mladenov.
Namun, menurutnya, hal tersebut membutuhkan sejumlah langkah penting yang harus dilakukan sekarang dan tidak dapat dilakukan tanpa melibatkan Israel, Mesir, Palestina, serta komunitas internasional yang lebih luas.
"Fokus saya sekarang tepat pada hal itu. Yaitu bagaimana kita melewati tahap penting yang sedang kita hadapi antara fase perencanaan dan fase ketika langkah-langkah tersebut akan diwujudkan," ujarnya.
Mladenov menyebut sejumlah hal yang perlu diperhatikan, termasuk transisi kewenangan sipil, penonaktifan senjata, serta penarikan pasukan Israel ke perimeter Gaza agar pembicaraan politik yang dinilai penting bagi persoalan tersebut dapat kembali dilakukan.
"Karena Gaza bukan hanya persoalan kemanusiaan. Gaza juga merupakan persoalan yang sangat, sangat politis bagi semua pihak, termasuk bagi rakyat Palestina dan kawasan lainnya," katanya.
Jusuf Kalla Soroti Solusi Dua Negara
Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla turut menyampaikan pandangannya dalam sesi tersebut. Ia menyoroti konsep yang dibawa Board of Peace sebagai sesuatu yang berada di tengah, tetapi belum sepenuhnya diterima Israel maupun pihak Palestina.
"Board of Peace memang memiliki sebuah konsep yang mewakili sesuatu yang berada di tengah, tetapi konsep itu belum sepenuhnya diterima Israel maupun pihak Palestina. Itu karena proposal Board of Peace masih menyerukan solusi dua negara, yang juga tidak disetujui Israel," ujar Jusuf Kalla.
Menurutnya, solusi dua negara merupakan pilihan yang paling luas dapat diterima oleh semua pihak.
"Ya. Solusi yang paling dapat diterima secara luas oleh semua pihak adalah solusi dua negara. Ini menjunjung prinsip martabat bagi semua, yang berarti Palestina diakui dan Israel juga diakui," katanya.
Jusuf Kalla mengatakan pengakuan terhadap solusi dua negara juga berkaitan dengan pengakuan terhadap batas-batas wilayah kedua negara.
"Untuk mencapai perbatasan seperti yang kita lihat sekarang, hal ini terjadi karena sebelumnya pihak Palestina tidak mengakui batas-batas negara. Sekarang, dengan situasi seperti ini, dengan solusi dua negara yang diakui, batas-batas negara juga akan diakui," ujarnya.
Masa Depan Solusi Dua Negara
Sementara itu, Daniel Levy, President of the U.S./Middle East Project (USMEP), mengarahkan kembali diskusi pada kondisi yang dihadapi rakyat Palestina.
"Bagi rakyat Palestina, tidak ada kepastian dalam kehidupan sehari-hari di bawah pendudukan Israel. Sebagian besar wilayah Gaza masih diduduki; Tepi Barat menghadapi kehancuran yang lebih parah dibandingkan beberapa dekade terakhir," kata Levy.
Ia juga menyoroti pemilihan umum Israel yang akan berlangsung pada bulan berikutnya.
"Saat ini, warga Israel akan memberikan suara dalam pemilu bulan depan. Tahukah Anda apa yang tidak ada dalam surat suara? Tidak ada satu pun partai Zionis yang mengusulkan solusi dua negara. Tidak ada satu pun partai Zionis di Israel yang mengatakan mereka mendukung dan mengadvokasi solusi dua negara," ujarnya.
Levy kemudian menyampaikan pandangannya bahwa gagasan solusi dua negara telah kehilangan relevansinya dan mengusulkan kesetaraan dalam satu negara.
"Saya menyarankan bahwa solusi dua negara sudah melewati masanya; yang ada adalah realitas bahwa setiap orang harus setara dalam satu negara," katanya.
Ia juga menyinggung hubungan antara pendudukan dan perlawanan.
"Tidak ada pendudukan dengan kekerasan yang tidak menghasilkan perlawanan. Jadi, Anda dapat menonaktifkan senjata tersebut, tetapi perlawanan akan kembali karena memang demikian sifat dari pendudukan kolonial yang penuh kekerasan dan ilegal," ujar Levy.
Sesi khusus mengenai Palestina tersebut disiarkan secara global dan menghubungkan pembicara serta audiens dari Ramallah, Palestina, Qatar, Uni Emirat Arab, Türkiye, Mesir, Inggris, Italia, serta berbagai wilayah di Asia.