Peningkatan kuota itu menjadi salah satu langkah pemerintah untuk mempercepat penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) sekaligus mengurangi backlog perumahan di Brebes yang tercatat mencapai 109.559 unit.
Baca Juga: Bogor Dapat Jatah Bedah Rumah 6.396 Unit, Ara Buka Opsi Penambahan Kuota
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menyampaikan, selain meningkatkan kuota BSPS, Kementerian PKP juga menyetujui usulan penambahan kuota rumah subsidi di Provinsi Jawa Tengah dari 25.000 unit menjadi 50.000 unit.
Penambahan tersebut diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak sekaligus mempercepat pencapaian Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Maruarar mengatakan Kabupaten Brebes menjadi salah satu daerah yang mendapat perhatian pemerintah karena masih memiliki angka kemiskinan dan jumlah rumah tidak layak huni yang relatif tinggi berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).
Karena itu, menurutnya, seluruh program bantuan perumahan harus disalurkan secara tepat sasaran dengan mengacu pada data resmi pemerintah.
"Kepentingan kami membantu rakyat dengan data desil 1–4 yang dilakukan secara transparan dan tolong siapkan dari tempat Ibu untuk aktif dalam pelaksanaannya," kata Maruarar saat menerima Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Jumat Malam (24/7/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Menteri PKP juga mendorong implementasi Kredit Program Perumahan (KPP) atau KUR Perumahan sebagai alternatif pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk pelaku usaha mikro dan nasabah PNM Mekaar.
Skema tersebut diharapkan dapat mempermudah masyarakat membangun rumah baru maupun meningkatkan kualitas hunian yang telah dimiliki.
Tak hanya itu, pemerintah juga akan mengintegrasikan Program Gentengisasi ke dalam pelaksanaan BSPS di Brebes. Program tersebut bertujuan mengganti atap rumah yang sudah tidak layak, seperti seng berkarat, dengan genteng produksi dalam negeri sehingga rumah menjadi lebih sehat, aman, dan nyaman untuk dihuni.
Selain meningkatkan kualitas hunian masyarakat, penggunaan genteng lokal juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan industri bahan bangunan di daerah.
Bupati Brebes, Paramitha Widya Kusuma, menyambut baik tambahan dukungan pemerintah pusat tersebut. Ia memastikan pemerintah daerah akan mempercepat pelaksanaan program agar bantuan dapat segera diterima masyarakat yang membutuhkan.
"Terima kasih atas dukungan Bapak Menteri PKP untuk audiensi ini dan kami akan melakukan evaluasi terkait pelaksanaannya dengan cepat dan transparan," ujar Paramitha.
Pertemuan itu turut dihadiri Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choiroel, Direktur Pengembangan Kawasan dan Permukiman Anggoro Putro, Sesditjen Kawasan Permukiman Musrifah, serta Staf Khusus Bidang Internal dan Penjadwalan Novelin Silalahi.
Melalui peningkatan kuota BSPS, penambahan rumah subsidi, serta perluasan akses pembiayaan perumahan, pemerintah berharap penanganan backlog dan rumah tidak layak huni di Kabupaten Brebes dapat dipercepat, sehingga semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah memiliki hunian yang layak.