Selasa, 22 September 2026, 11:37 WIB

Warta Ekonomi, Jakarta -

Persoalan siswa yang menolak atau tidak mengonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi perhatian dalam rapat Komisi IX DPR RI. Salah satu yang dipertanyakan adalah mekanisme pengiriman porsi ketika tidak semua siswa menerima makanan tersebut.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDIP Charles Honoris mengangkat persoalan itu saat Rapat Dengar Pendapat bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono, Kamis (17/9/2026).

Charles menanyakan kemungkinan makanan tersisa jika sebagian siswa tidak mengonsumsi MBG. Ia juga memberikan simulasi ketika jumlah siswa yang menolak cukup besar.

“Misalnya, ada satu sekolah 40 persen menolak, 60 persen mengonsumsi, atau bahkan sebaliknya. Lalu seperti apa jumlah yang akan dikirim ke sekolah itu?” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Sudaryono mengatakan BGN pada prinsipnya mengirimkan porsi berdasarkan jumlah siswa di sekolah. Ia menyebut sekolah negeri pada dasarnya harus mengikuti ketentuan tersebut, meski mengakui tidak semua kondisi berjalan sama.

”Sampai saat ini Pak Charles, sekolah itu. Kalau sekolah negeri itu harus iya. Iya semua. Manakala tidak, tidak semua,” kata Sudaryono.

Sudaryono kembali menegaskan bahwa pengiriman porsi tidak akan dibuat berbeda berdasarkan siswa yang memilih mengonsumsi atau tidak mengonsumsi MBG.

“Tidak mungkin dalam satu sekolah itu, kemudian ada satu dua yang temannya makan, kemudian dia tidak makan sendiri atau temannya tidak makan, dia makan sendiri,” ujarnya.

Baca Juga: Curhat Guru Viral Protes Disuruh 'Endus' MBG: Kita Mau Ngajar, Bukan Jadi Anjing Pelacak

Menurut Sudaryono, persoalan MBG di lingkungan sekolah perlu dilihat sebagai bagian dari proses pendidikan. Ia menilai pelaksanaannya tidak semata-mata didasarkan pada persoalan suka atau tidak suka.

“Itu saya kita-kita juga kita harus arif dalam pendidikan ini. Bukan hanya suka atau tidak suka,” terangnya.

Sementara itu, pertanyaan Charles mengenai nasib makanan yang tidak dikonsumsi muncul di tengah adanya penolakan MBG di sejumlah daerah. Dalam RDP tersebut, persoalan jumlah porsi dan makanan yang tidak dikonsumsi menjadi bagian dari pembahasan antara DPR dan BGN.

Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.

Penulis: Christian Andy
Editor: Christian Andy