Dua tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi fase penting untuk “merapikan barisan” sekaligus menguji daya tahan koalisi. Dukungan luas partai politik dan masuknya sejumlah figur dari kubu berseberangan memang memperkuat pemerintahan. Namun, di balik koalisi besar tersebut, masih terdapat pekerjaan rumah, yakni menyatukan beragam kepentingan tanpa membuat arah kebijakan kehilangan fokus.
Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, menilai konsolidasi politik masih menjadi agenda utama pemerintah. Menurutnya, agenda keberlanjutan yang diusung Prabowo sejak Pilpres 2024 tidak serta-merta menghasilkan basis politik yang mandiri.
“Prabowo membawa agenda keberlanjutan. Namun, dalam praktik politik, keberlanjutan juga berarti merawat hubungan dengan kekuatan-kekuatan yang berperan pada periode sebelumnya. Dukungan Presiden ke-7 Joko Widodo dan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono memang menopang pemerintahan, tetapi tidak menghapus kebutuhan Prabowo untuk membangun kekuatan politik yang lebih solid dan mandiri dengan membuka ruang dukungan Megawati atau faksi yang kalah di Pilpres 2024,” ujar Arifki.
Ia menilai masuknya sejumlah figur oposisi merupakan strategi akomodasi atau “politik rangkul semua” untuk meredam gejolak dan menjaga stabilitas. Namun, konsekuensinya, semakin banyak kepentingan yang harus dikelola.
“Akomodasi adalah instrumen menjaga stabilitas. Namun, semakin gemuk koalisi yang dibangun, semakin besar pula tantangan untuk menyelaraskan kepentingan yang berbeda-beda,” lanjutnya.
Tantangan konsolidasi tidak hanya bersumber dari jumlah partai pendukung, tetapi juga dari keberadaan empat poros kekuatan utama di balik koalisi, yakni Cikeas, Solo, Teuku Umar, dan Kartanegara. Menurut Arifki, keempat poros tersebut memiliki jaringan pengaruh dan orientasi politik yang tidak selalu searah.
Oleh karena itu, penyatuan kepentingan membutuhkan lebih dari sekadar komunikasi rutin dan pembagian kursi di pemerintahan. Pemerintah harus memastikan koalisi besar ini tidak berubah menjadi “kapal besar dengan banyak nakhoda” yang terkesan solid di atas kertas, tetapi para anggotanya telah mengarahkan perhatian pada Pilpres 2029.
“Secara formal, berbagai kekuatan bisa berada dalam satu pemerintahan. Namun, berada dalam satu koalisi tidak otomatis menyatukan seluruh kepentingan. Ada kepentingan jangka pendek dalam pemerintahan, tetapi ada juga kalkulasi jangka panjang terkait kepemimpinan nasional pada 2029,” jelas Arifki.
Perbedaan kepentingan diprediksi akan semakin mencolok ketika pembicaraan mengenai Pemilu 2029 mulai mengemuka. Arifki mengingatkan bahwa ruang kompromi politik memiliki batas. Koalisi yang saat ini tampak kompak bisa memasuki fase “uji retak” ketika kepentingan elektoral mulai mengeras.
“Pada akhirnya, posisi calon wakil presiden hanya tersedia untuk satu orang dalam satu pasangan calon. Di situlah kepentingan politik bisa saling berhadapan. Mereka yang hari ini bekerja sama belum tentu memiliki pilihan yang sama ketika menentukan konfigurasi kekuasaan berikutnya,” tegasnya.
Dua tahun pertama ini akan menjadi pembuktian apakah akomodasi politik Prabowo-Gibran dapat berkembang menjadi soliditas yang berkelanjutan atau sekadar menjadi “gencatan senjata” yang menyimpan persaingan di bawah permukaan. Ukuran utamanya adalah kemampuan pemerintah menyatukan kepentingan yang beragam menjadi kerja nyata dan kebijakan yang efektif.
“Tantangan Prabowo adalah memastikan akomodasi tidak berhenti pada pembagian ruang kekuasaan, melainkan menghasilkan dukungan yang konsisten terhadap agenda pemerintahan. Keberhasilan konsolidasi yang sesungguhnya baru akan terlihat ketika kepentingan politik mulai berbeda arah menuju 2029,” ujar Arifki.