DPRP Papua Barat Daya: Pemutakhiran data penerima manfaat otsus penting

Sorong, Papua Barat Daya (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Papua Barat Daya menekankan pentingnya pemutakhiran data penerima manfaat otonomi khusus (otsus) untuk memastikan kebijakan tersebut tepat sasaran bagi masyarakat orang asli Papua (OAP).

Ketua Kelompok Khusus DPRP Papua Barat Daya Frangky Umpain di Sorong, Kamis, mengatakan ketersediaan data yang akurat menjadi salah satu hal penting dalam mengukur sejauh mana manfaat kebijakan Otsus telah diterima masyarakat.

"Yang kita rekomendasikan adalah bagaimana pemutakhiran data, satu data terkait dengan kebijakan otsus yang sudah berjalan di Papua Barat Daya," katanya.

Menurut dia, pemutakhiran data diperlukan karena Papua Barat Daya merupakan provinsi baru, sehingga masih membutuhkan penataan, baik dari sisi regulasi maupun basis data penerima manfaat otsus.

Ia mengatakan kurangnya sosialisasi dan data penerima manfaat secara langsung menjadi salah satu persoalan yang ditemukan dalam rapat koordinasi dengan tema harmonisasi arah kebijakan otsus.

Selain persoalan data, Kelompok Khusus DPRP Papua Barat Daya mencatat masih terdapat sejumlah regulasi turunan otsus yang perlu diselesaikan, termasuk regulasi mengenai klasifikasi OAP.

"Bagaimana kita mau mengukur penerima manfaat daripada otsus itu sendiri kalau hari ini kita belum mengklasifikasi siapa yang berhak menerima otsus," ujarnya.

Ia juga mendorong adanya forum komunikasi yang mempertemukan unsur legislatif dan eksekutif secara berkala untuk membahas arah kebijakan otsus di Papua Barat Daya.

Menurut Frangky, forum tersebut dapat menjadi ruang untuk menyamakan persepsi sekaligus mengurangi ego sektoral dalam pelaksanaan program otsus.

Ia juga menyampaikan perlunya penyusunan peta jalan atau roadmap arah kebijakan otsus, misalnya untuk sektor pendidikan, sehingga masyarakat dapat mengetahui secara jelas program yang dibiayai melalui kebijakan otsus.

Frangky menegaskan pelaksanaan otsus di Papua Barat Daya tetap perlu dikawal dan diperbaiki apabila ditemukan kekurangan.

"Otsus tidak gagal. Otsus sudah berjalan. Kalau hari ini ada provinsi ini, ini buah dari keberlangsungan otsus," katanya.

Ia mengajak DPRP, pemerintah daerah melalui organisasi perangkat daerah, dan masyarakat menjalankan fungsi masing-masing dalam mengawal pelaksanaan otsus.

Frangky juga mengharapkan media massa dapat berperan sebagai ruang edukasi publik dengan menyampaikan informasi mengenai Otsus secara tepat dan berimbang kepada masyarakat.

"Media pers adalah ruang edukasi publik yang tidak dibayar. Saya berharap teman-teman memberikan edukasi yang baik dan informasi yang tepat," ujarnya.

Sebelumnya, Kelompok Khusus DPRP Papua Barat Daya menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah SKPD pengelola Otsus di Hotel Belagri, Kota Sorong, Rabu (16/9/2026).

"Hasil rapat koordinasi tersebut selanjutnya kita disampaikan kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti secara kelembagaan," ujarnya.

Menurut dia, salah satu catatan lain yang perlu menjadi perhatian adalah penggunaan anggaran Otsus agar lebih optimal sehingga tidak terjadi sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) yang besar setiap tahun.

"Kita mengharapkan supaya tidak boleh setiap tahun itu ada SiLPA yang besar karena akan mempengaruhi pendapatan di provinsi kita sendiri," katanya.

Pewarta: Yuvensius Lasa Banafanu
Editor : Evarianus Supar

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.