DPRD Singkawang dorong perizinan dan penyaluran BBM tepat sasaran

Singkawang (ANTARA) - Komisi II DPRD Kota Singkawang, Kalimantan Barat, mendorong pembenahan proses perizinan kapal dan mekanisme penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi agar lebih mudah bagi nelayan sekaligus memastikan solar tepat sasaran.

Ketua Komisi II DPRD Singkawang Harry Sarasati Widha Sugeng mengatakan, dalam proses administrasi perlu dibarengi dengan pendataan dan pengawasan yang baik agar BBM bersubsidi benar-benar diterima nelayan yang memenuhi persyaratan.

"Kami ingin proses perizinan dan penyaluran solar bersubsidi kepada nelayan lebih mudah, tetapi tetap sesuai ketentuan sehingga tepat sasaran," kata Harry dalam rapat kerja evaluasi penyaluran solar bersubsidi dan mekanisme perizinan kapal di atas 5 GT di Ruang AKD DPRD Singkawang, Rabu.

Ia mengatakan dari hasil evaluasi masih ditemukan sejumlah kendala yang dihadapi nelayan, mulai dari proses perizinan kapal, penerbitan rekomendasi hingga pengurusan barcode sebagai syarat memperoleh solar bersubsidi.

Selain itu, perubahan sistem aplikasi juga dinilai belum sepenuhnya dipahami oleh nelayan. Kondisi tersebut perlu mendapat perhatian agar persoalan administrasi tidak menjadi hambatan bagi nelayan yang memang berhak mendapatkan BBM bersubsidi.

Menurut Harry, perbaikan mekanisme pelayanan harus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan pemerintah daerah, Dinas Kelautan dan Perikanan, Pertamina serta instansi yang memiliki kewenangan dalam perizinan kapal dan penyaluran BBM.

"Kita perlu koordinasi dan integrasi data antarpihak. Dengan begitu, proses rekomendasi maupun penerbitan barcode bisa lebih cepat, transparan, dan sesuai dengan data nelayan yang sebenarnya," ujarnya.

Ia mengatakan persoalan tersebut juga mencakup nelayan yang menggunakan kapal berukuran 6 GT dan hingga kini masih mengalami kendala dalam memperoleh barcode untuk mengakses solar bersubsidi.

Harry menegaskan DPRD tidak menginginkan kemudahan administrasi justru membuka celah penyalahgunaan BBM bersubsidi. Karena itu, pendataan kapal dan nelayan, penetapan kuota hingga pengawasan penyaluran harus diperkuat secara bersamaan.

"Yang kita dorong adalah pelayanan yang mudah bagi nelayan yang memenuhi syarat, tetapi pengawasannya juga harus kuat agar BBM bersubsidi tidak salah sasaran," katanya.

Pewarta: Narwati
Editor : Andilala

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.