Liputan6.com, Jakarta - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta Jupiter mengatakan, usulan tarif parkir hingga Rp 60 ribu per jam belum menjadi keputusan pihaknya.

Menurut dia, angka tersebut muncul dalam pembahasan Raperda perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2024 berdasarkan paparan Dinas Perhubungan DKI Jakarta.

"Saya sampaikan bahwa angka Rp 60.000 per jam memang muncul dalam usulan pembahasan revisi tarif parkir, tetapi perlu diluruskan bahwa angka tersebut bukan keputusan Pansus dan bukan angka yang sudah disepakati," kata Jupiter kepada Liputan6.com, Senin (24/8/2026).

Dia menilai usulan tarif tersebut perlu dikaji secara serius sebelum menjadi kebijakan.

"Saya justru melihat usulan tarif sampai Rp 60.000 per jam ini perlu dikaji secara sangat serius. Jangan sampai kebijakan tarif parkir justru menjadi beban baru bagi masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih," ungkap dia.

Jupiter menuturkan, penataan parkir tidak semata-mata dilakukan dengan menaikkan tarif. Jika kenaikan tarif ditujukan untuk mengendalikan penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi kemacetan, sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), kebijakan tersebut harus memiliki dasar kajian yang komprehensif.

"Terkait tarif ideal, Pansus belum menetapkan satu angka yang berlaku untuk seluruh Jakarta. Kami berpandangan tarif harus menggunakan pendekatan zonasi dan mempertimbangkan beberapa indikator," jelas dia.

Jupiter berujar, penentuan tarif parkir harus mempertimbangkan tingkat kepadatan lalu lintas, ketersediaan transportasi umum, karakter kawasan, tingkat okupansi parkir, aktivitas ekonomi, hingga dampaknya terhadap masyarakat dan pelaku usaha.

Sejumlah kawasan yang memiliki nilai ekonomi tinggi antara lain SCBD-Sudirman, Menteng, Kebayoran Baru, Senopati, Kuningan, Senayan, Kebayoran Lama, Pantai Indah Kapuk (PIK), Kemang, Pluit, Dharmawangsa, Wijaya, dan TB Simatupang.

"Kami tidak menutup pintu terhadap penataan dan diferensiasi tarif berdasarkan zona, tetapi kami menolak kenaikan tarif yang tidak proporsional dan tidak didukung kajian yang kuat," kata Jupiter.