DPRD Jabar: Pengelolaan sampah tidak cukup hanya teknologi canggih

Bandung (ANTARA) - Panitia Khusus (Pansus) XV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat mengungkapkan keberhasilan pengelolaan sampah, tidaklah cukup hanya mengandalkan teknologi canggih.

Anggota Pansus XV DPRD Jabar Junaedi mengatakan hal tersebut merupakan kesimpulan usai pihaknya mencermati sistem pengelolaan fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) Plant Rorotan di Jakarta yang mampu mengolah hingga 2.500 ton sampah per hari menjadi bahan bakar alternatif industri semen.

"Keberhasilan pengelolaan sampah tidak cukup hanya dengan membangun fasilitas pengolahan canggih. Harus ada pemilahan dari sumber, partisipasi warga, teknologi yang tepat, hingga jaminan offtaker yang menampung hasil olahannya," kata Junaedi dalam keterangan di Bandung.

Studi lapangan ke fasilitas milik Dinas Lingkungan Hidup Jakarta pada Kamis ini, lanjut Junaedi, dilakukan guna memperkaya substansi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Jawa Barat, khususnya pada penyiapan ekosistem teknologi pengolahan sampah modern.

"Pembelajaran dari Rorotan ini akan kita sesuaikan dengan kondisi dan kemampuan daerah di Jawa Barat," ujar Junaedi.

Selain potensi pemanfaatan hasil olahan sampah, Pansus XV mencatat sejumlah tantangan teknis dari pengoperasian RDF skala besar, seperti kadar air sampah yang tinggi, kondisi sampah bercampur, pengelolaan residu, hingga potensi bau yang memerlukan teknologi pengendalian emisi serta pengawasan berkala.

Oleh karena itu, DPRD Jabar menekankan bahwa penerapan teknologi pengolahan sampah di Jawa Barat wajib dilakukan secara terintegrasi dari hulu ke hilir.

Pemilahan dari sumber warga ditegaskan menjadi syarat utama agar mesin pengolah dapat bekerja optimal sesuai standar industri.

Di samping kesiapan teknis, penyusunan Raperda PPLH juga akan mempertimbangkan kemampuan pembiayaan daerah, karakteristik wilayah, kelembagaan, serta kepastian jaminan pembeli (offtaker) atas produk turunan sampah yang dihasilkan.

Hasil kajian teknis dari RDF Rorotan ini, tambah Junaedi, dipastikan menjadi bahan masukan utama Pansus XV untuk melahirkan Ranperda PPLH Jawa Barat yang aplikatif, efektif, dan berkelanjutan.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor : Riza Fahriza

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.