Bogor (ANTARA) - DPRD bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor kembali menggencarkan program pelunasan biaya pendidikan atau tebus ijazah bagi siswa kurang mampu dengan membantu 988 ijazah lulusan SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah (MA) di Kota Bogor, Jawa Barat.
Penyerahan bantuan tersebut berlangsung di Ruang Serbaguna, Kota Bogor, Senin (31/8), dan dihadiri Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman Adil, Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim, Wakil Ketua III DPRD Kota Bogor Dadang Iskandar Danubrata, Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor Fajar Muhammad Nur, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Herry Karnadi, serta Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Jawa Barat Yudi Rahmat.
Adityawarman mengatakan program pelunasan biaya pendidikan tersebut merupakan hasil perjuangan panjang DPRD bersama Pemkot Bogor untuk membantu lulusan yang masih terkendala biaya dalam memperoleh ijazah sebagai dokumen resmi kelulusan.
"Ini program perjuangan panjang DPRD Kota Bogor dan Pemerintah Kota Bogor," kata Adityawarman.
Ia menjelaskan persoalan ijazah telah menjadi perhatian DPRD sejak periode 2019-2024 setelah banyak menerima masukan dan keluhan dari siswa yang belum dapat mengambil ijazah karena kendala biaya.
Menurut dia, program tersebut mulai dianggarkan dalam APBD pada 2020-2021 dan kemudian dapat direalisasikan pada 2021 hingga terus dilanjutkan sampai sekarang.
Pada 2026, penerima manfaat program tersebut mencapai 988 siswa dari 59 sekolah, terdiri atas delapan siswa MA, 53 siswa SMA, dan 927 siswa SMK.
Adityawarman berharap program tersebut dapat terus dilaksanakan meskipun pemerintah daerah menghadapi keterbatasan anggaran.
Ia juga meminta para penerima manfaat memanfaatkan ijazah yang telah diperoleh untuk melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja.
"Kita berharap adik-adik semua bisa jadi tulang punggung yang baik untuk keluarga. Kalau keluarga kita semuanya ekonominya baik, insyaallah Kota Bogor kesejahteraannya akan meningkat," ujarnya.
Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim mengatakan keberlanjutan pendidikan menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan mengubah kondisi ekonomi keluarga.
"Jadikan momentum penebusan ijazah ini sebagai pemantik semangat. Bekerjalah segiat mungkin, buktikan kalian mampu mensejahterakan, dan jangan berhenti belajar," kata Dedie.
Ia mendorong para penerima bantuan untuk tetap melanjutkan pendidikan sesuai kemampuan, mulai dari jenjang diploma hingga perguruan tinggi dan pendidikan lanjutan.
" cari peluang untuk lanjut ke D3, D4, S1, S2, hingga S3," ujarnya.
Dedie mengatakan ketersediaan sekolah di Kota Bogor saat ini cukup memadai. Namun, kapasitas sekolah negeri belum mampu menampung seluruh lulusan sekolah dasar yang mencapai sekitar 17.000 siswa setiap tahun.
Di tingkat SMP, Pemkot Bogor memiliki 23 sekolah negeri. Sementara jenjang SMA dan SMK merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dengan jumlah masing-masing 10 SMA negeri dan empat SMK negeri.
Menurut Dedie, keterbatasan daya tampung sekolah negeri membuat sebagian masyarakat memilih sekolah swasta yang membutuhkan biaya operasional.
"Namanya sekolah swasta tentu membutuhkan biaya, karena tidak semuanya tertutupi melalui BOS Daerah maupun BOS APBN. Mau tidak mau masih dibutuhkan biaya operasional di sekolah swasta," katanya.
Ia menambahkan penanganan anak putus sekolah dan pemberian bantuan pendidikan di Kota Bogor terus dilakukan pemerintah. Namun, upaya tersebut perlu diperkuat dengan dukungan keluarga agar anak yang tidak bersekolah kembali memiliki kemauan untuk melanjutkan pendidikan. (Adv).
Pewarta: DPRD Kota Bogor/ HUMPROPUB
Uploader : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.