DPR mendesak Kemenkeu cairkan anggaran darurat Rp290 M untuk karhutla

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IV DPR RI Rajiv mendesak Kementerian Keuangan segera mencairkan anggaran darurat sebesar Rp290 miliar untuk operasional pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Menurut dia, penanganan karhutla harus segera dilakukan mengingat kebakaran telah berdampak kepada masyarakat, serta memperburuk kualitas udara.

"Karhutla saat ini telah berdampak pada kesehatan, pendidikan, transportasi hingga aktivitas ekonomi. Nah, kondisi itu diperparah cuaca kering karena fenomena El Nino," kata Rajiv dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Ia mengatakan penanganan masalah karhutla dan dampaknya harus dilakukan secara luar biasa.

Pemerintah juga perlu menyiapkan langkah pemulihan ekosistem setelah kebakaran berhasil ditangani, salah satunya penanaman kembali kawasan hutan dan lahan terdampak.

Selain itu, tambah Rajiv, petugas juga perlu memperketat patroli terpadu di daerah rawan, serta sosialisasi larangan bakar lahan kepada warga dan korporasi sebagai optimalisasi pencegahan kebakaran.

Menurut dia, penyebab kebakaran perlu diselidiki untuk memastikan pihak yang bertanggung jawab dapat diproses sesuai aturan yang berlaku.

"Penegakan hukum harus berjalan dan terukur sambil berjalan dengan upaya pemulihan karhutla," katanya.

Berdasarkan data BNPB pada Jumat (21/8), legislator yang membidangi urusan pertanian dan kehutanan itu menyampaikan bahwa beberapa kejadian karhutla baru masih muncul di beberapa wilayah Kalimantan.

Di Kabupaten Kutai Kartanegara, karhutla terjadi di Kecamatan Loa Kulu, Tenggarong; Kelurahan Pendingan, Kecamatan Sanga-Sanga, Kecamatan Muara Muntai, Muara Jawa, dan Kota Bangun.

Adapun, total luas lahan terbakar pada hari itu mencapai 49,55 hektare dengan lahan terbakar paling luas berada di Kelurahan Pendingin seluas 42 hektare.

Untuk itu, Rajiv mengapresiasi seluruh pihak yang telah bekerja keras untuk menangani asap di sejumlah wilayah karhutla, baik BNPB, kepolisian, pemerintah daerah dan lainnya.

“Ke depan, perlu diperkuat sinergi antara Manggala Agni, TNI, Polri, dan pemda dalam pendinginan dini sebelum api meluas,” katanya.