Samarinda (ANTARA) - Komite II DPD RI dan Kementerian Lingkungan Hidup memperkuat dukungan terhadap posko terpadu dan sinkronisasi data satelit guna mempercepat koordinasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Kalimantan Timur.

Ketua Komite II DPD RI Badikenita Sitepu di Samarinda, Senin, mengatakan hasil rapat koordinasi menyepakati pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan membuka posko terpadu yang dilengkapi pendataan secara akurat.

"Jadi, apa yang dibutuhkan dan diperlukan akan disampaikan melalui posko tersebut. Kenapa? Karena kondisi ini merupakan bencana yang terus berulang sehingga perlu penanganan serius dari semua pihak," tegas Badikenita saat kunjungan kerja spesifik bersama Wakil Menteri Lingkungan Hidup (Wamen LH) Diaz Hendropriyono di Kantor Gubernur Kaltim.

Pada kesempatan yang sama, Wamen LH Diaz Hendropriyono menekankan pentingnya penggunaan satu data yang akurat untuk keperluan penanganan karhutla maupun pascabencana agar masyarakat mengetahui luasan lahan yang terdampak secara pasti.

Saat ini, lanjutnya, terdapat tiga satelit yang digunakan untuk membaca data titik panas (hotspot) karhutla, yaitu Terra, NOAA-20, dan S-NPP, sehingga data yang dihasilkan kerap berbeda.

"Kita perlu menyinkronkan data dari ketiga satelit itu, apakah nanti datanya akan digabung atau hanya menggunakan satu satelit saja, seperti yang dilakukan Sekretariat ASEAN yang memakai NOAA-20 untuk memantau," kata Diaz.

Ia menegaskan bahwa pihaknya juga melakukan verifikasi lapangan yang kemudian ditindaklanjuti dengan penanganan karhutla secara intensif.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni menjelaskan bahwa pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten dan kota terus melakukan berbagai langkah penanganan, termasuk pendekatan persuasif kepada masyarakat guna meminimalkan dampak dan mencegah meluasnya karhutla.

"Terkait kebakaran hutan dan lahan di Kaltim, pemerintah provinsi bersama kabupaten dan kota se-Kaltim terus bergerak dan melakukan berbagai tindakan agar kebakaran tidak meluas," ujar Sri Wahyuni.

Pewarta: Arumanto
Editor : Helti Marini S

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.