Doktor ITS rumuskan model kebijakan percepat adopsi motor listrik

Surabaya (ANTARA) - Doktor Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Fiky Two Nando merumuskan model kebijakan komersialisasi sepeda motor listrik untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik di Indonesia melalui penelitiannya.

Fiky tersebut menjelaskan penerimaan motor listrik tidak hanya ditentukan kesiapan teknologi, tetapi juga kepercayaan konsumen, harga awal, nilai jual kembali, layanan purnajual, ketersediaan suku cadang, fasilitas pengisian daya, hingga kepastian kebijakan.

“Produk yang secara teknis baik belum tentu langsung diterima pasar,” ucapnya di di Surabaya, Jawa Timur, Rabu.

Dalam disertasinya Fiky mengelompokkan faktor yang memengaruhi komersialisasi motor listrik menjadi faktor pendorong (push) dan penarik (pull).

Faktor pendorong berasal dari luar seperti regulasi, sedangkan faktor penarik mencakup aspek yang membuat konsumen tertari, seperti garansi dan kesiapan teknologi.

“Faktor push dan pull itulah yang menjadi novelty atau keterbaruan pada penelitian ini,” ujarnya.

Untuk memetakan faktor tersebut, Fiky melakukan studi literatur sistematis yang dilanjutkan dengan penilaian 12 pakar dari kalangan akademisi, peneliti, industri, dan regulator pemerintah. Dari 41 faktor yang dianalisis menggunakan metode Fuzzy Delphi sebanyak 26 faktor memenuhi ambang konsensus.

“Metode ini membantu mengurangi subyektivitas penilaian individu dan menghasilkan tingkat kesepakatan yang lebih terukur,” ujarnya.

Dari 26 faktor tersebut, ketersediaan daya listrik yang memadai dan garansi produk menjadi faktor dengan nilai kepentingan tertinggi.

Faktor lainnya meliputi biaya operasional, keamanan produk, kemudahan pengisian baterai, kemampuan menurunkan emisi, ketersediaan komponen, serta layanan purnajual.

Sementara itu kecepatan maksimum dan variasi produk tidak memenuhi kesepakatan para pakar. Fiky kemudian menggunakan metode sistem dinamik untuk menyimulasikan perkembangan populasi sepeda motor listrik berdasarkan sejumlah skenario kebijakan.

Pada kondisi awal, simulasi menggunakan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Rp10 ribu per liter, garansi lima tahun, tanpa insentif pajak tahunan, serta penambahan sekitar 60 Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) per tahun.

Hasil simulasi menunjukkan pertumbuhan populasi motor listrik dalam kondisi tersebut belum cukup cepat untuk mencapai target pemerintah. Namun target dua juta unit dapat dicapai sekitar tahun 2035 apabila masa garansi diperpanjang menjadi 10 tahun.

“Garansi yang panjang memberikan instrumen pembangun kepercayaan pasar,” ujarnya.

Berdasarkan hasil simulasi tersebut, Fiky merumuskan lima rekomendasi kebijakan untuk mempercepat komersialisasi motor listrik, yakni memperpanjang garansi menjadi 10 tahun, menyesuaikan harga BBM bersubsidi menjadi harga reguler, membebaskan pajak tahunan, memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta menambah SPKLU secara masif dan merata.

“Rekomendasi kebijakan tersebut perlu dijalankan secara kolaboratif,” ujarnya.

Menurut Fiky, pemerintah berperan dalam memberikan kepastian regulasi, standardisasi, perlindungan konsumen, dan pengembangan infrastruktur.

Sementara itu, industri perlu memperkuat kualitas produk, layanan purnajual, ketersediaan suku cadang, serta skema garansi.

Penelitian tersebut juga menghasilkan publikasi di jurnal Automotive Experience pada 2025 yang terindeks Scopus kuartil pertama (Q1), serta publikasi pada konferensi internasional terindeks Scopus, yakni ICIMECE dan ICENIS.

Ke depan Fiky berharap pengembangan penelitian dapat memperkuat model dengan mempertimbangkan sebaran SPKLU, kapasitas jaringan listrik daerah, kebijakan fiskal, serta perilaku konsumen.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.