Samarinda (ANTARA) - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kalimantan Timur mengarahkan peta jalan pembangunan maritim dengan mematok target pertumbuhan subsektor perikanan mampu mencapai 8,5 persen.
"Komitmen pemetaan target pertumbuhan subsektor kelautan ini dirancang untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi maritim yang inklusif, berdaya saing, serta berkelanjutan," kata Kepala DKP Kaltim Irhan Hukmaidy di Samarinda, Senin.
Peta jalan pembangunan sektor maritim tersebut dirumuskan melalui dokumen Rencana Strategis 2025–2029 serta diakselerasi melalui program aksi tahunan Rencana Kerja 2026.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menetapkan kenaikan laju pertumbuhan ekonomi subsektor kelautan dan perikanan dari 6,17 persen menjadi 8,50 persen pada 2029.
"Peningkatan volume produksi perikanan Kaltim diproyeksikan tumbuh dari 469.176 ton hingga mencapai target 524.137 ton pada akhir periode," ujar Irhan.
Kesejahteraan pelaku usaha sektor maritim menjadi sasaran utama melalui peningkatan Indeks Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya dari angka 100 menjadi 103.
Angka konsumsi ikan masyarakat di kawasan Benua Etam juga didorong naik hingga mencapai target 36,81 kilogram per kapita setiap tahunnya.
"Perluasan kawasan konservasi perairan yang terkelola secara efektif dan berkelanjutan kami targetkan mampu menembus luasan 355.658,24 hektare," tutur Irhan.
Pencapaian target tersebut diperkuat melalui pembentukan kampung budidaya komoditas unggulan seperti kerapu di Maratua, nila di Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara dan patin di Sebakung, Kabupaten Paser.
Dinas Kelautan dan Perikanan Kaltim juga mengagendakan modernisasi sarana prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan Sambaliung guna mendukung kelancaran operasional nelayan lokal.
"Revitalisasi fasilitas pabrik es dan cold storage akan disebar secara merata pada lima lokasi pangkalan pendaratan ikan milik daerah," kata Irhan.
Program penguatan pangkalan pendaratan ikan (PPI) daerah tersebut dilaksanakan di PPI Sambaliung, PPI Sangatta, PPI Selili, PPI Manggar Baru, serta PPI Api-Api.
Pemerintah daerah menetapkan empat misi strategis mencakup pemanfaatan laut lestari, peningkatan daya saing produk, kesejahteraan masyarakat pesisir, serta tata kelola efektif.
"Kami berkomitmen menghadirkan pelayanan publik transparan dengan menargetkan nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) perangkat daerah sebesar 79,40 serta Indeks Kepuasan Masyarakat 88,98," ujar Irhan.
Pewarta: Ahmad Rifandi
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.