AKURAT.CO Presiden RI, Prabowo Subianto, mengatakan bahwa pemerintah telah berupaya melakukan pemerataan akses kesehatan bagi masyarakat melalui berbagai program. Seperti program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dan perbaikan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).
Hingga saat ini, jumlah penerima manfaat program CKG terus meningkat dan telah menjangkau 108 juta orang sejak diluncurkan pada Februari 2025 hingga Juni 2026. Program tersebut kini dapat diakses masyarakat di 10.255 Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di 38 provinsi di seluruh Indonesia.
"Kita menghendaki ini harus lebih baik lagi. Sementara ada rakyat kita yang takut cek kesehatan, takut ketahuan sakitnya apa," ujar Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI di Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Baca Juga: Prabowo Apresiasi Pegadaian, Laba Semester I Tembus Rp6,59 Triliun
Selain memperluas akses kesehatan, pemerintah juga terus berkomitmen memperbaiki kualitas pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia. Salah satunya dengan membangun dan meningkatkan kualitas 66 RSUD di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.
Bahkan, saat ini sebanyak 20 RSUD baru yang telah dibangun pemerintah sudah beroperasi. Pemerintah juga telah menanggung penuh iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi 96,8 juta warga Indonesia yang tidak mampu.
"Mungkin JKN kita ini salah satu sistem jaminan kesehatan terbesar di dunia," kata Prabowo.
Demi memperkuat pelayanan kesehatan Indonesia, Prabowo mengatakan bahwa pemerintah akan menyelesaikan masalah kekurangan dokter umum dan dokter spesialis di Indonesia.
Baca Juga: Prabowo Siapkan Anggaran Renovasi 10.000 Puskesmas
Masalah ini harus segera diatasi karena menurut data Kementerian Kesehatan, sebanyak 474 kabupaten/kota membutuhkan tambahan 84.781 dokter umum, sebanyak 505 kabupaten/kota membutuhkan tambahan 127.580 dokter gigi, dan sebanyak 481 kabupaten/kota membutuhkan tambahan dokter spesialis.
Oleh karena itu, selama 21 bulan terakhir, pemerintah telah membuka sembilan fakultas kedokteran baru serta 170 program studi spesialis dan subspesialis, baik yang berbasis perguruan tinggi maupun rumah sakit. Selain itu, pemerintah juga telah menghadirkan program studi spesialis untuk pertama kalinya di sejumlah daerah.
"Kita menghadirkan program studi spesialis untuk pertama kalinya di 11 provinsi untuk mengejar kebutuhan dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis kita," katanya.