AKURAT.CO Komisi VIII DPR RI sebagai mitra Kementerian Sosial menyoroti persoalan penetapan desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menjadi dasar penyaluran bantuan sosial (bansos). Sebab, masih terdapat masyarakat yang dinilai masuk desil tinggi meski merasa layak menerima bantuan.
Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang, menilai kebijakan pemerintah untuk menyatukan data sosial ekonomi masyarakat merupakan langkah yang tepat. Namun, penerapannya di lapangan dinilai masih menghadapi persoalan karena adanya data yang tidak sesuai kondisi sebenarnya.
"Dari sisi niat ya, niat pemerintah untuk menjadikan data itu menjadi tunggal, oke. Saya kira kebijakan itu kebijakan yang baik karena selama ini itu yang menjadi problem. Problemnya itu menjadikan bantuan sosial itu salah sasaran," kata Marwan kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Sabtu (22/8/2026).
Baca Juga: Soal Desil DTSEN, Airlangga: Tunggu Hasil Sensus BPS
Dia menilai, persoalan muncul ketika masyarakat yang merasa salah dikategorikan diberikan ruang untuk mengajukan sanggahan. Menurutnya, adanya ruang sanggah menunjukkan proses pendataan masih perlu diperbaiki.
"Tapi ternyata dengan kebijakan data tunggal ini pun di lapangan tidak mudah. Nah, karena tidak mudah, akhirnya pemerintah membuka ruang sanggah. Kalau ada ruang sanggah, itu artinya tidak tepat. Jadi apa namanya, surveinya itu tidak tepat karena memang tidak valid," ujarnya.
Marwan menjelaskan, sejumlah masyarakat yang mengajukan sanggahan dengan membawa bukti bahwa mereka masih layak menerima bansos akhirnya dinyatakan memenuhi kriteria.
"Jadi ketika dia melakukan sanggah dengan bukti-bukti bahwa dia patut dan harus tetap menerima bantuan sosial, akhirnya dikabulkan," tuturnya.
Atas kondisi tersebut, Marwan mempertanyakan pihak yang bertanggung jawab melakukan pendataan masyarakat hingga terjadi ketidaksesuaian dalam penetapan desil.
"Nah, kalau gitu yang melakukan survei itu siapa? Gitu. Nah, ini kalau tidak ditekuni atau serius untuk melakukan perbaikan data ini, ini agak rumit juga," katanya.
Baca Juga: Link Cek Desil Kemensos Agustus 2026 dan Cara Mengeceknya
Dia khawatir, persoalan ketidakakuratan data bansos dapat memicu semakin banyak protes dari masyarakat. Karena itu, dia meminta pemerintah serius memperbaiki mekanisme pendataan agar bantuan sosial benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
"Jadi protes, protes, protes, kita khawatir protes ini semakin gelombangnya semakin besar. Jadi persoalan sosial kita nanti agak rumit menanganinya," ucapnya.
Ketika ditanya apakah kondisi tersebut menunjukkan data desil belum valid, Marwan mengiyakan. Dia kembali menyoroti mekanisme ruang sanggah yang dibuka pemerintah.