Jumat, 17 Juli 2026 - 18:09 WIB
Beijing, VIVA – Pemerintah China pada Jumat membantah tuduhan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyatakan bahwa Beijing telah mencampuri pemilu di AS.
Baca Juga
“Tuduhan Amerika Serikat tidak memiliki dasar fakta dan bertujuan untuk menjelekkan China,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, kepada para wartawan di Beijing.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
Trump pada Jumat menuduh bahwa sejak siklus pemilu 2020, China memperoleh 220 juta data pemilih AS, yang disebutnya sebagai “kompromi data pemilu terbesar dalam sejarah.”
Baca Juga
Dalam pidato utama yang disiarkan secara nasional pada jam tayang utama, Trump mengumumkan deklasifikasi dokumen intelijen yang menurutnya menunjukkan adanya campur tangan asing secara luas serta kerentanan serius dalam sistem pemilu AS.
Namun, Lin mengatakan tuduhan serupa telah lama terbukti tidak berdasar.
Baca Juga
“China berpegang teguh pada prinsip non-intervensi dalam urusan internal negara lain. China tidak tertarik untuk mencampuri pemilu Amerika Serikat dan tidak pernah melakukannya,” ujarnya.
Sebaliknya, Lin mempertanyakan “siapa yang selama ini secara sewenang-wenang mencampuri urusan dalam negeri negara lain, melakukan pengawasan tanpa pandang bulu terhadap pemerintah, bisnis, dan masyarakat di seluruh dunia dalam jangka waktu lama, serta membahayakan data warga negara lain dalam skala besar.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
Amerika Serikat dijadwalkan menggelar pemilu paruh waktu pada November 2026.
Trump yang mengutip laporan CIA mengatakan, pada pertengahan 2018 saat masa jabatan pertamanya, Partai Komunis China memiliki kebijakan untuk “memanfaatkan seluruh elemen di dalam dan luar negeri” yang menentang Trump sebagai upaya mengurangi potensi perolehan suaranya pada pemilu 2020, mendorongnya mengundurkan diri, atau menggagalkan dirinya terpilih kembali. (Ant)
AS-Iran Saling Serang, Pemerintah Siapkan Langkah Evaluasi WNI dan Pekerja Migran
Pemerintah tengah menyiapkan langkah antisipasi dan evakuasi terhadap warga negara Indonesia (WNI) maupun pekerja migran yang ada di kawasan Timur Tengah, khususnya Iran.
VIVA.co.id
17 Juli 2026