AKURAT.CO Komisi IV DPR menekankan pentingnya konsistensi kehadiran negara dalam menjalankan program sosial kemanusiaan yang berkelanjutan.
Menurut Anggota Komisi IV DPR, Firman Soebagyo, negara harus terus hadir untuk melindungi masyarakat, terutama kelompok rentan, melalui program yang terukur dan berkesinambungan.
"Negara tidak boleh hadir hanya saat ada bencana atau menjelang pemilu. Kehadiran negara dalam program sosial harus konsisten, terukur, dan berkesinambungan. Itu amanat konstitusi kita," ujarnya, menanggapi peluncuran Buku Panduan Lengkap Penerima Manfaat Program Kemanusiaan Berkelanjutan Presiden Prabowo Subianto.
Firman menilai buku panduan tersebut menjadi acuan atau road map yang memberikan arah yang jelas bagi kementerian, pemerintah daerah, hingga para pelaksana di lapangan dalam menjalankan program sosial.
Buku tersebut memuat informasi mengenai penerima manfaat, jenis program, mekanisme pelaksanaan, hingga sistem pengawasan sehingga dapat mencegah tumpang tindih kebijakan dan memastikan bantuan tepat sasaran.
Baca Juga: Zero Hunger Bukan Mimpi: Strategi Prabowo Bawa Indonesia Lepas dari Bayang-bayang Kelaparan
"Buku ini sangat penting. Di dalamnya jelas siapa penerima manfaat, apa saja programnya, bagaimana mekanismenya, dan bagaimana pengawasannya. Ini bentuk konsistensi pemerintah agar program sosial tidak tumpang tindih dan tepat sasaran," ujarnya.
Firman memandang kehadiran buku panduan tersebut sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk memastikan masyarakat, khususnya fakir miskin, penyandang disabilitas, lanjut usia, dan petani kecil, memperoleh perlindungan sosial secara berkelanjutan.
Dalam hal ini, terdapat tiga prinsip utama yang harus menjadi dasar pelaksanaan program sosial, yakni berkelanjutan, berkeadilan, serta transparan dan akuntabel.
Menurut Firman, keberlanjutan berarti program harus memiliki perencanaan jangka panjang dan tidak berhenti di tengah jalan.
Sementara prinsip keadilan diwujudkan melalui prioritas kepada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan sebagai implementasi nilai keadilan sosial.
Baca Juga: MBG Disebut Pemborosan Anggaran, Prabowo: Tapi Ribuan Triliun yang Keluar dari RI Tiap Tahun Kenapa Tak Ada yang Protes?
Adapun transparansi dan akuntabilitas penting agar masyarakat dapat ikut mengawasi pelaksanaan program, sementara pemerintah daerah memiliki standar yang sama dalam menjalankannya.
Ia juga mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan pengentasan kemiskinan dan penguatan perlindungan sosial sebagai salah satu prioritas utama pemerintahan.
"Konsistensi itu kuncinya. Kalau programnya ganti-ganti nama dan putus di tengah, rakyat yang bingung. Dengan buku panduan ini, saya berharap program sosial kemanusiaan benar-benar menjadi payung pelindung rakyat," jelas Firman.