BPS NTB kejar 17 persen pendataan Sensus Ekonomi sebelum 17 Agustus

"Capaian pendataan sudah sekitar 83,14 persen. Masih sekitar 17 persen lagi dan itu kami kejar agar selesai sebelum 17 Agustus,"

Mataram (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengejar penyelesaian 17 persen pendataan Sensus Ekonomi yang masih tersisa agar seluruh proses pendataan dapat rampung sebelum 17 Agustus 2026.

Kepala BPS NTB Wahyudin mengatakan capaian pendataan Sensus Ekonomi di NTB saat ini telah mencapai 83,14 persen.

"Capaian pendataan sudah sekitar 83,14 persen. Masih sekitar 17 persen lagi dan itu kami kejar agar selesai sebelum 17 Agustus," ujarnya dia saat ditemui di Mataram, Rabu.

Wahyudin mengatakan pendataan Sensus Ekonomi yang dimulai sejak pertengahan Juni 2026 tersebut melibatkan sebanyak 5.210 petugas yang tersebar pada delapan kabupaten dan dua kota di Nusa Tenggara Barat.

BPS NTB saat ini memfokuskan percepatan pendataan di Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat karena capaian dua wilayah tersebut masih berada pada kisaran 70 persen.

Menurut dia, Kota Mataram menjadi salah satu wilayah yang memiliki tantangan tersendiri karena pendataan mencakup kawasan permukiman elite serta pusat-pusat perdagangan, termasuk mal yang belum seluruhnya selesai didata.

Berbagai tantangan dihadapi mulai dari lokasi hingga pelaku usaha yang belum bersedia didata karena masih memiliki kesibukan. Kendala lainnya berasal dari sejumlah perusahaan yang harus menunggu persetujuan kantor pusat sebelum memberikan data.

Untuk mengatasi kendala tersebut, BPS NTB berkoordinasi dengan BPS RI dalam pendataan perusahaan yang berkantor pusat di luar daerah, termasuk perbankan dan jaringan ritel modern.

BPS NTB juga memanfaatkan metode Computer Assisted Web Interview (CAWI) dengan mengirimkan tautan pengisian data secara daring kepada responden yang sulit ditemui secara langsung.

Sensus Ekonomi 2026 merupakan pendataan nasional yang dilakukan BPS untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi, karakteristik, dan potensi unit usaha nonpertanian di Indonesia sebagai landasan penyusunan kebijakan ekonomi, investasi, dan pembangunan berkelanjutan.