BPS catat jumlah penduduk miskin di Sumsel turun28.300 ribu jiwa

Kamis, 6 Agustus 2026 07:44 WIB

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Selatan Moh Wahyu Yulianto. ANTARA/Ahmad Rafli Baiduri

Palembang (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Sumatera Selatan per Maret 2026 mencapai 869.970 orang atau turun 28.300 orang dibandingkan September 2025 yang sebanyak 898.270 orang.

Kepala BPS Sumatera Selatan Moh. Wahyu Yulianto di Palembang, Rabu (5/8), mengatakan penurunan tingkat kemiskinan didorong oleh pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan yang cukup kuat pada triwulan I-2026.

"Kondisinya di periode Triwulan I lalu, pertumbuhan ekonomi kita cukup tinggi mencapai 5,34 persen. Pertanian tumbuh bagus dengan hasil panen melimpah dan HPP yang naik, ditambah akumulasi pendapatan serta konsumsi rumah tangga saat Ramadhan, Idul Fitri, hingga pencairan gaji ke-13 ASN," katanya.

Wahyu menerangkan penurunan angka kemiskinan pada periode September 2025 hingga Maret 2026 terjadi, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan.

Di wilayah perkotaan, jumlah penduduk miskin turun dari 310.560 orang pada September 2025 menjadi 297.240 orang pada Maret 2026 atau berkurang 13.300 orang. Persentase penduduk miskin perkotaan juga menurun dari 8,91 persen menjadi 8,48 persen.

Lalu, jumlah penduduk miskin di wilayah perdesaan berkurang 14.900 orang, dari 587.680 orang menjadi 572.730 orang. Persentasenya turun dari 10,43 persen menjadi 10,13 persen.

Ia menambahkan Garis Kemiskinan (GK) di Sumatera Selatan pada Maret 2026 ditetapkan sebesar Rp622 ribu per kapita per bulan.

Dengan rata-rata anggota rumah tangga sebanyak empat hingga lima orang, batas minimum pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga berada pada kisaran Rp2,9 juta hingga Rp3 juta per bulan.

Wahyu memaparkan peningkatan pendapatan masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam menekan angka kemiskinan. Karena itu, pelaku usaha diimbau membayar upah pekerja sesuai ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP).

"Jangan sampai pekerja kita sudah bekerja tetapi upahnya tidak sesuai dengan UMP. Ini salah satu yang perlu kita perhatikan agar rumah tangga tidak masuk kategori miskin," ujarnya.

Dalam menghitung garis kemiskinan, BPS memantau 52 komoditas pangan dan 51 komoditas nonpangan yang menjadi dasar pengeluaran rumah tangga.

Hasil pemantauan menunjukkan beras dan rokok kretek masih menjadi dua komponen dengan porsi pengeluaran terbesar pada rumah tangga miskin.

Oleh sebab itu, pemerintah daerah perlu menjaga stabilitas harga beras karena komoditas tersebut sangat memengaruhi daya beli masyarakat berpenghasilan rendah.

"Makanya harga beras ini betul-betul harus dijaga, jangan sampai naik tinggi karena sangat mempengaruhi pengeluaran. Kalau harga beras naik, daya beli masyarakat turun," jelasnya.

Selain itu, ia juga menyoroti besarnya pengeluaran rumah tangga miskin untuk rokok. Menurutnya, pengeluaran tersebut tidak memberikan manfaat gizi, sehingga sebaiknya dialihkan untuk membeli bahan pangan.

"Rokok itu pengeluarannya besar tetapi tidak ada kalorinya. Harusnya pengeluaran rokok dialihkan untuk membeli bahan pangan berkalori, namun karena sudah menjadi kultur, rokok seolah jadi pengeluaran wajib," ujar Wahyu.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: BPS catat jumlah penduduk miskin di Sumsel turun 28 ribu orang