REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus memperkuat pelindungan kekayaan intelektual sebagai bagian dari tata kelola inovasi di lingkungan pemerintahan. Upaya tersebut dilakukan agar berbagai karya dan inovasi yang dihasilkan tidak hanya dimanfaatkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga memiliki kepastian pelindungan serta dapat dikembangkan sebagai aset pengetahuan dalam jangka panjang.
Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo mengatakan, inovasi pemerintahan perlu dikelola secara berkelanjutan agar tidak berhenti sebagai gagasan maupun hasil kerja semata. Menurutnya, pelindungan kekayaan intelektual menjadi salah satu bagian penting dalam memastikan karya dan inovasi dapat terus dikembangkan secara tertib dan aman.
“Pelindungan kekayaan intelektual perlu kita tempatkan sebagai bagian dari tata kelola inovasi. Pelindungan bukan dimaksudkan untuk membatasi kreativitas dan inovasi. Sebaliknya, pelindungan memberikan kepastian agar karya dan inovasi yang dihasilkan dapat dikembangkan secara lebih tertib, aman, dan berkelanjutan,” ujar Yusharto saat membuka Sosialisasi Penguatan Pelindungan Kekayaan Intelektual dalam Mendukung Inovasi Kebijakan dan Transformasi Digital Pemerintahan di Command Center BSKDN, Jakarta, Kamis(13/8/ 2026).
Lebih lanjut, Yusharto menjelaskan bahwa kebutuhan terhadap inovasi semakin penting seiring perkembangan teknologi digital dan semakin kompleksnya persoalan pemerintahan. Transformasi digital, kata dia, tidak cukup hanya diwujudkan melalui pembangunan aplikasi maupun digitalisasi proses administrasi, tetapi juga membutuhkan kemampuan pemerintah dalam mengelola informasi, pengetahuan, serta berbagai inovasi yang dihasilkan.
“Dalam proses tersebut, gagasan, karya, inovasi, sistem, aplikasi, metodologi, maupun berbagai produk pengetahuan yang dihasilkan oleh aparatur pemerintah merupakan aset yang memiliki nilai strategis bagi organisasi,”ungkap dia.
Dia menambahkan, BSKDN bersama Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) memiliki peran dalam menghasilkan penelitian, kajian, analisis, evaluasi, hingga rekomendasi strategi kebijakan. Berbagai hasil tersebut perlu dikelola agar tidak hanya berhenti sebagai dokumen, tetapi dapat dimanfaatkan dan dikembangkan menjadi aset pengetahuan yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan.
Salah satu inovasi yang dikembangkan BSKDN adalah SINTESIS (Smart Integrated System for Strategic Information and Evaluation Services). Platform tersebut dikembangkan untuk mendukung pengelolaan informasi, analisis data, identifikasi isu strategis, pemanfaatan hasil kajian, serta penyusunan bahan rekomendasi strategi kebijakan.