Pemberian bansos.
REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Jawa Tengah (Jateng) mengatakan terus memantau perkembangan situasi terkait ketidaksesuaian pengkategorian desil yang dialami masyarakat. Terkait hal itu, mereka mendorong warga untuk aktif melakukan pemutakhiran data. Apalagi jika mereka kehilangan akses bantuan sosial (bansos) saat kondisi ekonominya sebenarnya masih layak memperoleh fasilitas tersebut.
“Kami memantau terus terkait dengan ketidaksesuaian (desil). Tapi yang jelas, kami di dinas sosial provinsi kan adalah pengelola data ya. Jadi sebagai pengelola data, kami terus berkoordinasi dengan BPS dan dinas kabupaten/kota untuk mendorong dilakukannya pemutakhiran data,” ungkap Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinsos Jateng, Elliya Chairroh, Rabu (2/9/2026).
Dia menambahkan, Dinsos Jateng juga menindaklanjuti jika terdapat temuan atau laporan ketidaksesuaian desil yang dialami warga. Dalam sejumlah kasus, akibat pengkategorian desilnya tidak sesuai dengan kondisi perekonomian riil dari warga atau keluarga terkait, mereka kehilangan akses terhadap bansos.
“Ada hal-hal semacam itu (akses bansos hilang akibat ketidaksesuaian desil). Dengan desil seperti hari ini, memang banyak yang merasa masih layak dapat bantuan. Tapi ternyata bantuannya dihentikan karena dia sudah tidak masuk kriteria penerima bansos. Itu ya yang terjadi di lapangan. Manakala seperti itu yang terjadi, masyarakat bisa melakukan pemutakhiran data,” ucap Elliya.
Dia menekankan bahwa kondisi desil relatif dan dinamis atau bisa berubah-ubah. “Misalnya, hari ini dia kondisinya sejahtera, kemudian tiba-tiba terkena bencana seperti kebakaran, asetnya habis, kan ketika dimutakhirkan datanya kondisi dia sangat mungkin turun desilnya. Begitu juga dalam kasus sebaliknya,” tuturnya.
“Hari ini sebetulnya PR utamanya adalah perlunya dilakukan pemutakhiran data di level masyarakat. Jadi data itu jangan sampai tidak dimutakhirkan,” tambah Elliya.